Kepulauan Seribu akan Dijadikan Pusat Wisata Air

Kepulauan Seribu akan terus mendorong peningkatan bidang pariwisatanya, terutama wisata air. Sejumlah pembangunan dan layanan pun ditingkatkan untuk mendukung hal itu. Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu Ahmad Ludfi mengatakan pihaknya akan membuat gebrakan di pariwisata dengan membangun kawasan ekonomi khusus melalui wisata air.

DUKUNG WIRAUSAHAWAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas laut mencapai 70 persen dari luas wilayahnya. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan sangat melimpah. Untuk itu, masyarakat perlu di dorong dan dilatih menjadi wirausahawan yang terampil di sektor ini. Demikian yang diutarakan Menteri Kelautan dan perikanan Sharif Cicip Sutardjo saat menutup Pelatihan Nasional Kelautan dan Perikanan di Balai Sudirman  Jakarta. (7/11). Kegiatan pelatihan ini.

PERIKANAN BERPOTENSI ANGKAT PEREKONOMIAN RI JADI NOMOR TUJUH DUNIA

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo mengatakan, Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara dengan tingkat perekonomian terbesar ke-7 di dunia pada 2030 mendatang.

“ Saya berkeyakinan, prediksi itu bisa diwujudkan jika  kekuatan ekonomi kita bertumpu pada empat prioritas yang harus dilakukan yakni ,perikanan,  jasa, pertanian, dan sumber daya alam,” kata Sharif  dalam acara Chief Editor Meeting (CEM)  dengan pemimpin redaksi sejumlah media massa di Jakarta, Selasa (6/11).

PERIKANAN BERPOTENSI ANGKAT PEREKONOMIAN RI JADI NOMOR TUJUH DUNIA

Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo mengatakan, Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara dengan tingkat perekonomian terbesar ke-7 di dunia pada 2030 mendatang.

“Saya berkeyakinan, prediksi itu bisa diwujudkan jika  kekuatan ekonomi kita bertumpu pada empat prioritas yang harus dilakukan yakni ,perikanan,  jasa, pertanian, dan sumber daya alam,” kata Sharif  dalam acara Chief Editor Meeting (CEM)  dengan pemimpin redaksi sejumlah media massa di Jakarta, Selasa (6/11).

DPR Setujui Rp 150 Miliar Untuk Sistem Logistik Ikan Nasional

Program Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) yang digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berjalan mulus. Program yang digagas untuk mendukung ketahanan pangan nasional ini, juga mendapat sinyalemen positif dari DPR. Anggaran sebesar Rp 150 Miliar yang diajukan KKP disetujui oleh DPR RI. “Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI kemarin, telah disetujui sebesar Rp 150 miliar untuk memperkuat program SLIN dan Lumbung Ikan Nasional (LIN),” jelas Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo Sharif di Jakarta, Sabtu (27/10).

Potensi perikanan Indonesia hilang 40 persen

Potensi perikanan Indonesia diperkirakan hilang 40 persen pada setengah abad ke depan yang disebabkan ikan-ikan di perairan Indonesia akan berpindah ke wilayah utara sebagai dampak peningkatan suhu air laut dan perubahan iklim.

"Kurang lebih 40 hingga 50 tahun ke depan, 40 persen ikan-ikan di Indonesia akan hilang karena menuju perairan di wilayah sebelah utara," kata Manajer Regional Project Arafura and Timor Seas Ecosystem Action, Tonny Wagey di Jakarta, Rabu.

Pengelolaan Pesisir Terpadu, Pembangkit Industri Kelautan

Komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membangun sektor kelautan dan perikanan secara terpadu sudah menjadi program utama sejak KKP berdiri. Salah satu implementasinya adalah dicanangkannya program pengelolaan pesisir secara terpadu dan berkelanjutan yang diarahkan pada pencapaian optimalisasi ekonomi, ekologi dan sosial. Program Integrated Coastal and Ocean Management ini secara berkala selalu up date mengikuti perkembangan pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk menyelaraskan berbagai isu yang berkembang, KKP menyelenggarakan kegiatan KONAS (Konferensi Nasional).

KKP ROTASI 76 PEJABAT STRUKTURAL

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali melantik 76 Pejabat Struktural eselon III dan IV di lingkup KKP. Pengambilan sumpah dan pelantikan tersebut berlangsung di Ruang Ball Room Gedung Mina Bahari III KKP, sore tadi (15/10).

Sekjen KKP Gellwynn Jusuf  dalam sambutannya mengatakan, rotasi bukanlah merupakan hal khusus melainkan hal yang lumrah terjadi di dalam tubuh organisasi. “Kegiatan rotasi dilakukan guna penyegaran maupun peningkatan kinerja di lingkup KKP,” jelas Gellwynn.

PERLUAS PASAR PRODUK PERIKANAN, KKP KERJA SAMA DENGAN RITEL

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memfasilitasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)  guna melebarkan sayap bagi pemasaran produk-produk olahan perikanan yang ke seluruh Indonesia lewat peran ritel modern .“Masuknya produk perikanan melalui jaringan ritel modern dapat menjadi mitra pendorong pemasaran produk ikan, yang dapat menjangkau wilayah pemukiman masyarakat,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo usai menghadiri acara Indonesia Fisheries Expo 2012, Kamis (11/10).

GELAR PELATIHAN NASIONAL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012

Gelar Pelatihan Nasional Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 merupakan salah satu bentuk peran aktif Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung Rencana Aksi Nasional Penciptaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Angkatan Kerja utamanya dalam upaya peningkatan keterampilan dan kapasitas angkatan kerja untuk penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta kewirausahaan.

Melalui event ini diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh gambaran dan informasi mengenai berbagai kegiatan di bidang kelautan dan perikanan yang dapat dijadikan lapangan usaha dan profesi yang sangat menjanjikan untuk menjadi sumber mata pencaharian bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk dapat mengikuti berbagai pelatihan singkat/ unjuk kerja yang didukung dengan penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam rangka memfasilitasi keinginan menjadi seorang wirausaha baru kelautan dan perikanan.

KKP Mulai Benahi Infrastruktur Pelabuhan Perikanan

Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai memperbaiki sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman. Hal ini dilakukan sebagai salah satu tindakan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan operasional sehingga bisa menambah ketertarikan bisnis. Pembangunan serta pengembangan Pelabuhan Perikanan ini merupakan salah satu langkah nyata KKP untuk menciptakan pusat-pusat perkembangan ekonomi yang berpijak pada komoditas kelautan serta perikanan. Demikianlah dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo kala peresmian area pemasaran ikan (TPI ) serta kantor UPT di PPS Nizam Zachman, Jakarta.

KKP BERENCANA BANGUN PUSAT GROSIR IKAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana akan membangun pusat grosir ikan secara terpadu di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta.  

“Pembangunan fasilitas penunjang ini mutlak kita bangun, untuk melengkapi infrastruktur di PPS Nizam Zachman, sehingga layanan dan jasa yang diberikan menjadi lebih optimal kepada para pengguna jasa di sektor perikanan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan  Sharif C.Sutardjo usai meresmikan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) dan kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) di PPS Nizam Zachman,  Jakarta, Rabu (3/10).

RI Dapat Penghargaan Internasional dari Coral Triangle Initiative (CTI)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima penghargaan "Valuing Nature Awards" atas prakarsanya di bidang lingkungan, terutama dengan membentuk Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, dan Food Securities (CTI-CRFFS) di enam negara.

Nelayan Selamatkan 1.200 Hektar Mangrove

Sejumlah nelayan di Desa Lubuk Kertang, Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mengambil alih lahan mangrove seluas 1.200 hektar, yang sebelumnya dikuasai sejumlah pelaku perkebunan sawit. Para nelayan berupaya menyelamatkan kawasan vegetasi bakau itu yang sudah hancur lebur.

SEKOLAH PERIKANAN BERTARAF INTERNASIONAL SIAP DIBANGUN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah membangun Sekolah Tinggi Perikanan (STP) bertaraf internasional di Karawang, Jawa Barat yang mengadopsi sistem vokasi bertaraf internasional pada jenjang Diploma, Magister Sains Terapan dan Doktor Sain Terapan.“Jadi, 

2012 STP dalam tahap 

pembangunan awal sampai 2013, dan insya allah pada 2013, lembaga pendidikan STP ini akan meningkat statusnya menjadi IKPN,” papar 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo saat peresmian pembangunan kampus  teaching factory STP di Karawang, Jawa Barat, kemarin siang (20/9).

HARGA GARAM MEROSOT, KKP SEGERA TETAPKAN STANDAR KUALITAS GARAM

Berdasarkan hasil pantauan tim monitoring Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di tiga lokasi sentra garam (Pamekasan, Sumenep dan Sampang), harga garam berkisar antara Rp. 150-250 per Kg. Semua spesifikasi kualitas garam rakyat dihargai sama, sehingga berdampak terhadap menurunnya semangat para petambak untuk memperbaiki kualitas garamnya. Terkait hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutarjo hari ini (19/9) di Jakarta menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan penetapan standar kualitas garam untuk penentuan harga secara obyektif bagi petambak garam. Ia menambahkan bahwa penetapan standar kualitas garam dimaksudkan agar para pengepul/tengkulak tidak secara sepihak menetapkan kualitas garam di tingkat petambak.

Indonesia kembangkan benih kerapu raja sunu

Jakarta (ANTARA News) - Para peneliti Indonesia telah berhasil mengembangkan benih ikan kerapu raja sunu (Plectropoma laevis), yang merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia dengan nilai jual tinggi di pasar Asia.

Para peneliti yang bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) unit Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut (BPPBL) Gondol, Bali, telah melakukan penelitian domestikasi dan pematangan induk ikan kerapu raja sunu sejak 2009.

Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan Wilayah Indonesia Tanggal 22 - 24 Juni 2012

Wahai rekan semua kali ini saya perlu Informasikan kepada Anda semua  Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan di Indonesia  Tanggal 22 - 24 Juni 2012  dan dapat di Download pada Lampiran berikut ini:

1.  Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Wilayah Bali, Jawa dan  
     Nusa Tenggara
2.  Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Wilayah Kalimantan
3.  Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Wilayah Maluku dan 
     Papua
4.  Peta Prakiraan Dearah Penangkapan Wilayah Sumatera
5.  Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Wilayah Sulawesi
semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda... 
sumber : http://www.kkp.go.id/

Sumber Daya Perikanan sebagai Tulang Punggung Perekonomian Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang luar biasa banyaknya. Luas laut Indonesia dua pertiga dari daratannya. Total luas laut Indonesia adalah 3,544juta km2 (Perikanan dan kelautan dalam angka,2010). Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua didunia setelah Kanada dengan panjang 104 ribu km (Bakokorsunal, 2006). Selain garis pantai yang panjang, Indonesia memiliki jumlah pulau terbanyak yaitu 17.504 pulau yang tersebar dari sabang sampai merauke (kemendagri, 2008). Maka, dengan gambaran sumberdaya alam yang melimpah di laut dan pesisir sudah selayaknya pembangunan Indonesia berorientasi pada maritim.

Dalam sektor perikanan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Potensi sumberdaya perikanan baik perikanan tangkap, budidaya laut, perairan umum dan lainnya  diperkirakan mencapai  US$ 82 miliar per tahun. Potensi perikanan tangkap mencapai US$ 15,1 miliar per tahun, potensi budidaya laut sebesar US$ 46,7 miliar per tahun, potensi peraian umum sebesar US$ 1,1 miliar per tahun, potensi budidaya tambak sebesar US$ 10 miliar per tahun, potensi budidaya air tawar sebesar US$ 5,2 miliar per tahun, dan potensi bioteknologi kelautan sebesar US$ 4 miliar per tahun. Potensi tersebut masih dari sumdaya alam belum termasuk produk lebih lanjut.

Perikanan juga memberikan lapangan kerja yang tidak kecil. Sektor perikanan mampu menyerap tenaga kerja langgung sebanyak 5,35 juta orang yang terdiri dari 2,23 juta nelayan laut,0,47 juta nelayan perairan umum,dan 2,65 juta pembudi daya ikan. Sedangkan orang yang bergantung pada sector perikanan dari hulu (penangkapan dan budidaya) sampai hilir (industry, perdangan, jasa,dll) cukup banyak yaitu 10,7 juta.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) nilai ekspor perikanan Indoneisa dari tahun ketahun cenderung meningkat. Ditahun 2009 nilai ekspor perikanan Indonesia mencapai 2,5 millar USD dan ditahun 2010 meningkat menjadi 2,8 millar USD. Selain itu angka konsumsi ikan perkapita Indonesia juga semakin meningkat. Ditahun 2009 konsumsi ikan masyarakat Indonesia mencapai 29, 08 kg perkapita/thn dan meningkat ditahun 2010 menjadi 30, 48 kg perkapita/thn. Hal ini menunjukkan bahwasanya masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya kebutuhan protein khususnya hewani.

Berdasarkan berbagai potensi perikanan Indonesia  dan peluang yang dapat dicapai maka sudah selayaknya pemerintah menitik beratkan pembangunan perikanan demi kesejahteraan bangsa. Diharapkan dengan pembangunan perikanan yang berkelanjutan mampu mendongkrak perekonomian nasional dan mengentaskan rakyat dari garis kemiskinan.

Tantangan dan Permasalahan

Berbagai potensi yang dimiliki Indonesia yang sangat besar  tersebut sanggupkah pemerintah bersama rakyat mengelolanya menjadi suatu kekuatan besar. Mungkin itu adalah pertanyaan menggelitik yang seharusnya dapat kita jawab. Masalah sanggup atu tidak itu sebenarnya tergantung yang mengelola.

Beberapa tantangan yang muncul ditengah potensi perikanan yang dimiliki Indonesia seperti adanya Illegal Fishing, harga Ikan yang rendah, rendahnya mutu hasil perikanan. Menurut pandangan penulis Illegal Fishing merupakan masalah laten yang dihadapai bangsa ini. setiap tahun, sumberdaya kita di bombardir Negara lain. Mereka dengan sengaja mencari ikan diperairan Indonesia. Dengan menggunakan peralatan yang lengkap dan kapal yang besar mereka menjarah sumberdaya alam diperairan Indonesia. Jika ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin sumberdaya yang dimiliki Indonesia akan semakin berkurang. Ditambah lagi beberapa periaran di Indonesia yang telah mengalami over Fishing. 

Beberapa perairan di Indonesia yang tengah berada pada lampu merah atau over fishing seperti laut Jawa, Samudra Hindia, laut Sumatra, dll. Penyebab Illegal fishing sangat kompleks mulai dari luas peraian Indonesia yang besar, keamanan yang lemah dan nelayan kecil yang tak mampu menjangkau sumberdaya ikan di laut bebas. Luas peraian yang besar ditambah adanya pengamanan yang lemah dari pemerintah menjadi jalan masuk terjadinya illegal fishing. Pengamanan yang lemah ini dikarenakan armada yang dimiliki Indonesia dalam menjaga keamanan pereiaran sangat minim. Selain itu rendahnya jangkauan melayan diperairan lepas menjadikan sumberdaya yang dimiliki Indonesia tidak bisa termanfaatkan makasimal. 

Pada tahun 2010, dari 590.352 kapal ikan Indonesia, hanya 6.370 unit kapal (kurang dari 2%) yang tergolong modern (kapal motor berukuran di atas 30 GT). Sedangakan kapal motor yang beroperasi sebanyak 155.992 unit (26%). Selebihnya, 238.430 unit (40%) berupa perahu motor tempel (outboard motor) dan 189.630 unit (32%) berupa perahu tanpa motor yang hanya menggunakan layar dan dayung (KKP, 2010). Berdasarkan data tersebut maka sumberdaya yang dimiliki Indonesia tak dapat dimanfaatkan dan dilkelola dengan maksimal oleh para nelayan. Dan yang sangat fatal, malah Negara lain yang memanfaatkannya.

Adanya rantai perekonomian yang masih di kuasai dan dikendalikan oleh tengkulak dan para juragan membuat harga ikan tidak stabil dan bahkan kadang sangat rendah. Rendahnya harga ini, ditengarai permainan tengkulak yang telah mengakar sejak turun-temurun. Ditambah lagi tidak adanya peran pemerintah dalam menstandarkan harga untuk melindungi nelayan maupun pembudidaya menjadikan nelayan menjadi objek yang selalu dirugikan. Walaupun sekarang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) telah diterapkan penjualan hasil tangkapan dengan cara pelelangan namun belum memberikan dampak yang signifikan. Ikan-ikan yang berkualitas rendah dihargai seadanya. Sehingga para nelayan menjadi merugi karena hasil penjualan tidak cukup untuk menutup biaya penangkapan (produksi).

Kebijakan kementerian kelautan dan perikanan (KKP) yang baru yaitu Industrialisasi perikanan menjadikan dilema dikalangan para pelaku usaha kecil (nelayan dan pembudidaya). Kebijakan tersebut menegaskan bahwasanya adanya kegatan perikanan dari hulu (nelayan dan pembudidaya) ke hilir (pengolahan dan pemasaran) yang merata. Kebijakan Industrialisasi Perikanan ini memaksa adanya suplai bahan baku yang kontinyu dari hulu untuk kegiatan pengolahan. Sumberdaya alam di laut yang tidak menenu dan minmnya armada perikanan yang dapat menjangkau untuk eksploitasi laut lepas mengakibatkan suplai bahan baku tidak stabil. 

Ditambah lagi banyaknya perairan di Indonesia yang mengalami over fishing. Maka dari itu pemerintah melakukan kebijakan import bahan baku dari negara-negara lain. Total import perikanan ditahun 2009 mencapai 331.893 ton  , sedangkan ditahun 2010 mencapai 369.282 ton. Yang sangat miris dari 75 jenis ikan yang diimport 40 jenisnya ada di Indonesia. Namun yang terjadi dilapangan sering dijumpai ikan yang diimport masuk kepasar tradisional. Sehingga harga ikan dari para nelayan maupun pembudidaya akan jatuh. Selain itu terjadinya beberapa kasus yang terjadi dimana ikan yang diimport mengandung bahan yang berbahaya seperti formalin.

Perikanan kedepan

Pengendalaian illegal fishing oleh kapal asing harus segera ditangani. Jika tidak akan menjadi masalah yang pelik. Pemerintah sudah selayaknya meningkatkan keamanan daerah perairan. Dengan meningkatkan armada laut untuk menjaga keamana perairan Indonesia akan mampu mengurangi adanya Illegal Fishing. Selain itu pemerintah bersama masyarakat (nelayan) diharapkan dapat bekerjasama dalam mengahalau setiap tindakan yang menjurus kepada kerugian negara oleh negara asing. 

Dengan adanya kerjasama tersebut maka diharapkan sumberdaya yang dimiliki Indonesia dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri. Masih rendahnya armada laut yang beroperasi dilaut lepas harus ditingkatkan. Hal ini mengingat sumberdaya didaerah pesisir semakin berkurang. Tak ada pilihan lain kecuali meningkatkan armada untuk menjangkau sumberdaya zona ekonomi eksklusif (ZEE). Adanya program KKP yaitu bantuan seribu kapal diharapkan akan mampu memberikan solusi dalam peningkatan produksi. Bantuan berupa kapal dengan kapasitas 30 GT tersebut sangat membantu nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan.

Masih adanya system monopoli yang dilakukan oleh para juragan dan tengkulak harus segera diatasi. Pemerintah sebaiknya membuat regulasi yang menguntungkan masyarakat nelayan maupun pembudidaya. Selain itu, sebaiknya pemerintah melindungi harga ikan dipasaran seperti harga gabah dalam pertanian. Dengan melindungi harga ikan, diharapkan para nelayan dan pembudidaya dapat menikmati hasil yang telah dilakukan. Sehingga kesejahteraan para nelayan dan pembudidaya dapat dicapai. Setelah regulasi dan pengendalian harga, sebaiknya dilakukan Pengawasan dan operasi pasar untuk mengurangi adanya oknum yang nakal dalam kegiatan perikanan.

Import ikan yang terjadi harus diminimalisir dengan meningkatkan produksi bahan baku. Jika berbagai upaya yang tertera diatas telah dilakukan dengan baik, maka import ikan otomatis akan dapat diminimalisir. Namun yang penting, pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap import ikan agar nantinya tidak jatuh dipasar tradisional. Selain itu, pembentukan regulasi yang ketat dalam kegiatan import akan mampu menekan kegiatan import ikan. Sebenarnya jika pemerintah memanfaatkan dan memaksiamlakan sumber daya yang ada di Indonesia timur (Maluku,Sulawesi) maka import ikan akan dapat ditekan. 

Dengan dalih biaya operesional yang mahal, maka pemerintah lebih senang melakukan import daripada memanfaatkan sumber daya sendiri. Karena dengan melakukan import harganya jauh lebih murah jika mendapatkan dari nelayan sendiri karena jarak antara Indonesia timur dengan pusat pruduksi sangat jauh dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Sehingga kebijkan importlah menjadi solusi dini dalam kegiatan industrialisasi perikanan saat ini.

Kesimpulan

Potensi perikanan yang mencapai 82 millar U$D yang dimiliki negara ini, jika dikelola dengan baik, bertanggung jawab dan berkelanjutan akan mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dengan membuat regulasi yang tepat dan berpihak kepada para pelaku usaha kecil (nelayan dan pembudidaya) akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain adanya peluang usaha maka, perikanan akan mampu memberikan lapangan kerja yang besar sehingga dapat mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

SBY Dukung Pengembangan Minapolitan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung pengembangan kawasan berkonsep minapolitan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.

Konsep minapolitan yang diusung Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad memfokuskan pengembangan sektor kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir dalam sebuah kawasan.