Proyek Break Water Tak Kunjung Usai, Nelayan Pacitan Unjuk Rasa

Pacitan - Proyek pembangunan break water (pemecah ombak) di tempat pendaratan perahu Kowang Desa Jetak Kecamatan Tulakan, Pacitan menyisakan masalah. Nelayan setempat mengeluhkan tak kunjung selesainya proyek yang didanai APBD tersebut.

Pasalnya, penimbunan bibir pantai menggunakan bongkahan batu besar justru menyebabkan perahu kesulitan bersandar.

"Jangankan perahu besar, perahu kecil seperti ini saja kesulitan bersandar karena nyangkut di batu," keluh Ali, seorang nelayan setempat sambil menunjuk perahu kecil berbahan kayu miliknya, Senin (25/11/2013).

Tak hanya menyisakan masalah bagi pemilik perahu, pembangunan proyek yang menelan anggaran lebih dari Rp 1 miliar, juga membuat warga lain merugi. Ini terkait pemanfaatan material dari lahan milik warga sekitar. Padahal, mereka suka rela menyerahkan material berupa batu untuk digunakan menimbun lokasi berak water.

Sebelumnya, lanjut Ali, atas kesepakatan dengan pihak pelaksana proyek, warga bersedia menebang seluruh tanaman di atas lahan miliknya. Selanjutnya, bongkahan batu yang terdapat di atasnya akan diangkut dan dibawa ke lokasi proyek. Buktinya, warga sudah terlanjut menebangi tanaman, namun janji pelaksana tak kunjung dipenuhi.

"Padahal informasinya, batas akhir pelaksanaan proyek tgl 25 November ini. Lha terus bagaimana ini," tandas Ali.

Pantauan detikcom, hingga pukul 16.00 WIB, puluhan nelayan masih berkumpul di lokasi proyek break water. Mereka beraudiensi dengan pihak pemerintah daerah yang diwakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan M. Yusuf Hariadi. Warga berencana menahan alat berat hingga ada kepastian penyelesaian proyek tersebut. 

Sumber : Purwo S - detikNews

Indonesia Berhasil Menyelesaikan Negosiasi Kesepakatan Kerja Sama Perikanan dengan Thailand

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Gellwyn Jusuf, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, bersama Kementerian Luar Negeri R.I. yang didampingi oleh perwakilan Pemerintah RI di Bangkok (KBRI) berhasil menyelesaikan negosiasi Memorandum Saling Pengertian (MSP) Kerjasama Bilateral di Bidang Perikanan dengan Pemerintah Thailand. MSP tersebut merupakan hasil pembahasan intensif pada pertemuan informal dengan Direktur Jenderal Perikanan Thailand dan Perwakilan Pemerintah Thailand pada tanggal 30 Juli 2013, di Bangkok-Thailand. Draft MSP yang telah disepakati kedua belah pihak diharapkan dapat ditandatangani oleh Para Menteri yang menangani Perikanan dihadapan Kedua Pimpinan Negara Indonesia dan Thailand pada saat Pertemuan Puncak Para Pimpinan APEC (APEC Leaders' Summit) yang akan diselenggarakan di Bali pada bulan Oktober 2013.

Melalui penandatanganan MSP tersebut, akan memperkuat upaya Pemerintah Indonesia dalam mendukung pembangunan di sektor perikanan melalui program industrialisasi perikanan yang saat ini tengah gencar-gencarnya dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. MSP ini juga diharapkan dapat memperkuat berbagai upaya pengingkatan investasi usaha perikanan di dalam negeri, khususnya pemberantasan praktek-praktek penangkapan ikan yang tidak sah (Illegal Fishing) yang dilakukan oleh kapal-kapal berbendera asing. MSP juga menegaskan klausul yang terkait dengan pengembalian Anak Buah Kapal (ABK) dan nelayan dari kapal-kapal berbendera Thailand yang tertangkap jika melakukan penangkapan ikan secara ilegal (IUU Fishing) di wilayah perairan Indonesia, pemulangan ABK dan nelayan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara bendera.

Dalam rangka pemberantasan IUU Fishing tersebut, kedua negara lebih lanjut menyepakati perlunya pertukaran data dan informasi, khususnya terkait dengan data ekspor dan impor produksi perikanan, data pendaratan ikan, registrasi kapal dan data penghapusan sertifikat negara asal kapal (Deletion Certificate). Disamping itu, kedua negara juga sepakat untuk menunjuk otoritas kompeten dan melaksanakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang diperluas tidak hanya untuk produk-produk perikanan hasil tangkapan di laut yang akan di re-ekspor ke Uni Eropa, tetapi penerapan SHTI akan juga meliputi semua produk yang diekspor Indonesia ke Thailand. Melalui pelaksanaan mekanisme-mekanisme tersebut diharapkan dapat diketahui dengan pasti ketertelusuran data kapal perikanan serta menjamin produk asal ikan yang didaratkan oleh kapal-kapal perikanan tersebut bukan merupakan hasil dari kegiatan IUU Fishing.

Lebih lanjut, dalam rangka peningkatan investasi usaha perikanan di Indonesia, MSP tersebut juga akan memperkuat berbagai upaya peningkatan kapasitas (capacity building) yang telah dilakukan, antara lain melalui pelaksanaan program-program peningkatan kapasitas dan keterampilan nelayan. Melalui area kerjasama ini, diharapkan para nelayan tersebut tidak hanya terampil dalam melakukan penangkapan ikan di laut, tetapi juga sekaligus dapat menjaga penanganan mutu ikan yang baik dari penangkapan sampai dengan didaratkan, sehingga dapat menjamin mutu suplai bahan baku ikan ke industri-industri pengolahan ikan di Indonesia.

Penyelesaian negoisasi MSP ini merupakan sebuah pencapaian positif dan langkah maju yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia, khususnya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengingat penyelesaian negoisasi kesepakatan telah tertunda cukup lama sejak tahun 2006. Hasil yang menggembirakan ini seolah melengkapi pencapaian positif yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang Kerjasama Perikanan. Hal ini mengingat pada bulan Mei 2013, proses negoisasi MSP yang sama dengan negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) juga telah berhasil diselesaikan dan Memorandum Saling Pengertian tersebut juga akan ditandatangani pada saat pertemuan APEC Leaders' Summit. Disamping itu, pada bulan sebelumnya Juni 2013, Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Gellwynn Jusuf, juga telah berhasil memperjuangkan diterimanya Indonesia sebagai negara Cooperating Non-Member (CNM) pada Organisasi Perikanan Tuna Regional Inter American Tropical Tuna Commission (IATTC). Dengan masuknya Indonesia sebagai CNM tersebut, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperluas wilayah penangkapan ikannya ke laut lepas dengan turut memanfaatkan sumber daya perikanan tuna di wilayah Samudera Pasifik Bagian Timur, setelah terlebih dahulu akan mendaftarkan armada penangkapan ikan ke organisasi tersebut.

Melalui berbagai pencapaian positif ini, kerjasama yang dilakukan diharapkan dapat memperkuat berbagai upaya Pemerintah dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi pada keberlanjutan pembangunan sumber daya dan usaha perikanan guna peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia. 

NEGARA dan PROSES TERENTUKNYA

NEGARA : Tatanan dari rakyat yang menduduki wilayah yang dikuasai

                       serta memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat.

Kewenangan istimewa negara:

•       Membentuk Angkatan Bersenjata

•       Mendirikan peradilan

•       Mencetak uang

•       Memajukan warga

•       Menggunakan kekerasan didalam wilayah kedaulatannya.