DPR Setujui Rp 150 Miliar Untuk Sistem Logistik Ikan Nasional

Program Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) yang digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berjalan mulus. Program yang digagas untuk mendukung ketahanan pangan nasional ini, juga mendapat sinyalemen positif dari DPR. Anggaran sebesar Rp 150 Miliar yang diajukan KKP disetujui oleh DPR RI. “Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI kemarin, telah disetujui sebesar Rp 150 miliar untuk memperkuat program SLIN dan Lumbung Ikan Nasional (LIN),” jelas Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo Sharif di Jakarta, Sabtu (27/10).

Sharif menjelaskan, SLIN merupakan langkah strategis pemerintah dalam memberikan jaminan terhadap ketersediaan, stabilitas harga, ketahanan pangan serta mendorong pertumbuhan industri pengolahan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terkait hal itu untuk menunjang SLIN, KKP akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 150 miliar untuk membangun 36 pangkalan pendaratan ikan (PPI), jetty terapung, serta pengadaan sarana air bersih di pelabuhan perikanan.  Sebagian dari dana tersebut, akan digunakan untuk membebaskan lahan di Provinsi Maluku. Nantinya, lahan tersebut akan dibangun cold storage, industri perikanan dan lain-lainnya.”Keberadaan cold storage sangat penting, agar dapat menampung berbagai hasil produksi perikanan yang diambil dari daerah sentra produksi di kawasan perairan Indonesia bagian timur,” jelasnya

Menurut Sharif, melalui penguatan SLIN diharapkan arus pergerakan komoditi ikan dapat berjalan dengan lancar dan efesien dari hulu ke hilir.  Apalagi, selama ini permasalahan distribusi ikan dari sentra produksi yang terletak di wilayah timur ke sentra-sentra pasar  di wilayah barat  belum optimal dan terpadu. Sedangkan di sisi lain kontuinitas pasokan sangat diperlukan sebagai kebutuhan konsumsi dan industri pengolahan perikanan. Maka dari itu, SLIN dapat memberikan jaminan terhadap ketersediaan, stabilitas harga, ketahanan pangan serta mendorong pertumbuhan industri pengolahan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Untuk mendukung SLIN, pada 2013 KKP berencana akan menyalurkan anggaran Rp 351,5 miliar untuk membangun 36 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), jetty terapung, serta pengadaan sarana air bersih di pelabuhan perikanan,”tambahnya.

Pembebasan lahan Program SLIN dan LIN menurut Dirjen Perikanan Tangkap Heryanto Marwoto, sudah banyak mengalami perkembangan positif. Salah satunya terlihat pada progres pengadaan lahan. Dimana, untuk merealisasikan SLIN dan LIN setidaknya dibutuhkan lahan yang memadai di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) terutama yang berlokasi di Provinsi Maluku. Bahkan kini KKP sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk membebaskan lahan warga disana. “Sejauh ini perkembangannya positif. Bahkan, masyarakat disana sudah menyetujui lahan seluas 4 ha itu dibebaskan. Sehingga hal ini dapat mempermudah kita untuk mempercepat program Sistem Logistik Ikan Nasional.” Jelasnya.

Terkait Lumbung Ikan Nasional (LIN), menurut Marwoto setidaknya dibutuhkan rencana pengelolaan perikanan bagi Provinsi Maluku. Rencana pengelolaan perikanan tersebut dapat mengatur, jumlah ikan yang bisa ditangkap, penggunaaan alat tangkap, cara pendaratan ikan, penanganan pemasaran serta distribusi ikan dari sentra produksi ke sentra pasar. Untuk mempercepat realisasi program SLIN dan LIN sektor swasta bisa berkontribusi atas pengembangan industrialisasi perikanan tangkap. “Sejauh ini KKP berhasil menggandeng pihak swasta, tercatat telah menanamkan investasinya di industrialisasi perikanan tangkap hingga Rp14 triliun. Investasi tersebut meliputi UPI, pengadaan kapal, dan pembangunan pabrik es,” jelasnya.

Marwoto menegaskan, untuk memperkuat SLIN, KKP terus berkonsentrasi mengembangkan industrialisasi perikanan tangkap. Seiring dengan itu, KKP akan membenahi tiga hal dasar dalam industrialisasi perikanan tangkap. Pertama, sistem pengelolaan dan pelayanan pelabuhan. Kedua, membekali nelayan dalam menangani ikan yang didaratkan. Terakhir, mempermudah proses pelayanan perijinan. Adapun implementasi program tersebut bisa pada industrialisasi perikanan tangkap yang telah berjalan dengan baik yakni di Bitung.  Bitung merupakan model industrialisasi perikanan tangkap yang ideal, karena lokasinya yg strategis serta sarana dan prasarana yang memadai.  “Pada 2013, KKP akan menetapkan 11 lokasi model percontohan industrialisasi perikanan tangkap. Yakni, 5 lokasi pelabuhan perikanan untuk komoditas tuna tongkol cakalang (TTC) dan 6 lokasi pelabuhan untuk komoditas non-TTC (pelagis kecil dan udang). Sejalan dengan itu, sebanyak 20 pelabuhan perikanan akan dikembangkan pada tahun depan,” paparnya.

Sementara itu, Dirjen P2HP, Saut P Hutagalung menambahkan, Sistem Logistik Ikan Nasional merupakan langkah terpadu untuk menunjang industrialisasi kelautan dan perikanan yang diusung KKP. SLIN bertujuan untuk memperlancar arus distribusi ikan antara dua sentra yakni sentra produksi yang terletak di wilayah timur ke sentra-sentra pasar di wilayah barat. SLIN termasuk di dalamnya Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, akan disiapkan fasilitas penunjang seperti tempat penyimpanan ikan berupa air (ABF), cold storage, pabrik es yang terintegrasi secara terpadu terhadap kapal pengangkut ikan. Terkait Cold Storge dengan kapasitas besar terpasang diatas 300 ton, bisa menarik minat pihak swasta untuk membangun sarana tersebut di wilayah yang kurang diminati..“Semua program Ini merupakan sinyalemen kuat KKP untuk memperkuat SLIN, dan terus berupaya menggandeng pihak swasta,” jelasnya.

Pusat Data Statistik dan Informasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari I lantai 3A
JL. Medan Merdeka Timur No.16
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3519070 ext. 7440
Fax. (021) 3519133