KKP TERBITKAN KEPMEN PENANGGULANGAN IUU FISHING

Kegiatan perikanan tangkap dunia terus mengalami peningkatan sangat pesat. Akibatnya, gejala overfishing di beberapa bagian perairan dunia mulai terlihat. Fenomena ini juga diikuti dengan meningkatnya praktek Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Kondisi ini mendorong negara-negara anggota Food and Agriculture Organization (FAO) merumuskan acuan yang dapat diterapkan oleh negara-negara di dunia tentang pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Diantaranya melalui The Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) yang disepakati pada tahun 1995.

Sayangnya, dalam perkembangannya implementasi CCRF dinilai belum cukup sebagai instrumen dalam pengelolaan sumber daya perikanan termasuk pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing. Oleh karena itu negara-negara anggota FAO telah merumuskan dan menyepakati aksi internasional untuk memerangi IUU Fishing yang dituangkan dalam International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing) pada tahun 2001. IPOA-IUU Fishing merupakan rencana aksi global dalam rangka mencegah kerusakan sumber daya perikanan dan membangun kembali sumber daya perikanan yang telah atau hampir punah, sehingga kebutuhan pangan yang bersumber dari perikanan bagi generasi saat ini dan yang akan datang tetap dapat terjamin ketersediaannya. IPOA-IUU Fishing tersebut harus ditindaklanjuti oleh setiap negara, termasuk Indonesia dengan menyusun rencana aksi pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing di tingkat nasional.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Syahrin Abdurrahman, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan KKP, PSDKP telah melakukan inisiasi penyusunan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan IUU Fishing, yang pada tanggal 27 Desember 2012 telah ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan IUU Fishing Tahun 2012-2016.  “Keputusan Menteri KP ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap unit organisasi di lingkungan KKP dalam upaya mencegah dan menanggulangi kegiatan IUU Fishing sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dan sebagai bahan koordinasi untuk mencegah dan menanggulangi kegiatan IUU Fishing dengan kementerian/instansi lain yang terkait,” katanya.

Syahrin menjelaskan, adapun tujuannya adalah untuk mendukung pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Beberapa hal yang tertuang dalam Kepmen tersebut, antara lain dirumuskan tentang upaya pencegahan IUU Fishing di Indonesia dilakukan dengan pengendalian pengelolaan penangkapan ikan melalui mekanisme perizinan, pengawasan perikanan, dan ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. “Kegiatan tersebut dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi antar instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan di laut, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, TNI-AL, dan Polisi Perairan,” jelasnya.

Menurut Syahrin, ada beberapa upaya penanggulangan IUU Fishing di Indonesia. Diantaranya, dilakukan dengan mengadopsi atau meratifikasi peraturan internasional. Selain itu, pemerintah melakukan review dan penyesuaian legislasi nasional jika diperlukan. Upaya lain, KKP merekrut Pengawas Perikanan dan PPNS serta melakukan pengembangan kapasitas. Untuk tingkat internasional, KKP juga telah berpartisipasi aktif dalam RFMO dan organisasi perikanan internasional lainnya serta berperan aktif dalam RPOA-IUU Fishing. Baik dengan mengimplementasikan MCS melalui VMS, observer, log book dan pemeriksaan di pelabuhan serta membentuk dan mengembangkan kapasitas UPT Pengawasan SDKP di daerah. Upaya lain adalah menyediakan infrastruktur pengawasan, seperti kapal pengawas dan speedboat pengawasan. “Disamping itu, KKP telah meningkatkan kapasitas Pokmaswas, membentuk Pengadilan Perikanan, serta mengintensifkan operasi pengawasan dan melakukan patroli bersama atau terkoordinasi,” jelasnya.

87% PULAU DI INDONESIA TIDAK BERPENGHUNI

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau. Dari jumlah tersebut ternyata hanya 12,38 % atau sekitar 2.342 pulau saja yang berpenghuni. Sisanya 87,62 % atau sebanyak 15.337 pulau tidak berpenghuni. Demikian disampaikan Sudirman Saad, Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sudirman menjelaskan, dari jumlah 17.504 pulau tersebut, pemerintah Indonesia pada tahun 2007 pada Sidang PBB United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN) di New York, telah mendepositkan sejumlah 4.981 pulau ke PBB. Pada tahun 2012 jumlahnya sudah mencapai 13.466 pulau yang sudah didepositkan. Proses toponimi pulau sendiri koordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Dinas Hidro Oceanografi (Dishidros) TNI AL dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sesuai amanah Perpres No. 112 tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi yang disahkan pada tanggal 29 Desember 2006. “Kami berharap pada tahun 2014 toponimi dan deposit nama pulau di PBB selesai,” katanya.

Menurut Sudirman, pemerintah memberi prioritas penanganan pengelolaan pulau kecil adalah terhadap 92 pulau terluar. Bila pembakuan pulau terhadap pulau yang berada di wilayah perairan pedalaman hanya terkait internal pemerintah NKRI, untuk pengelolaan pulau terluar justru menyangkut soal kedaulatan dan pertahanan negara. Hilangnya pulau kecil di perbatasan yang diakibatkan alam atau klaim oleh negara tetangga, dampaknya dapat mengubah batas wilayah suatu negara. Untuk itu, pengelolaan di pulau bersangkutan sangat penting, baik bagi pulau yang tak berpenghuni maupun yang berpenghuni. “Saat ini, dari jumlah 92 pulau terluar, hanya ada 31 pulau yang berpenghuni, selebihnya tak berpenghuni. Untuk itu, pemerintah, secara bersama-sama melakukan pengelolaan dan pemberdayaan pulau tersebut,” tegasnya.

 

Adopsi Pulau

Suksesnya pembangunan suatu wilayah tidak terlepas dari besarnya anggaran yang akan digunakan. Artinya dengan dana terbatas, sangatlah sulit mengembangkan wilayah secara maksimal. Kondisi inilah yang kini sedang dihadapi pemerintah daerah bahkan juga pemerintah pusat. Keterbatasan anggaran ini telah mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuat program kerjasama dengan berbagai pihak, baik swasta, BUMN dan perguruan tinggi. Fokus kerjasama adalah untuk mengembangkan pulau pulau kecil dan pulau terluar.

Pro kontra pun muncul dengan program tersebut. Namun banyak pihak berpendapat, rencana pemerintah tersebut merupakan sebuah gebrakan positif dalam upaya pemberdayaan pulau-pulau terdepan Indonesia agar masyarakat penghuni pulau tersebut tidak merasa terasing di negaranya sendiri, dan lebih memilih membangun komunikasi dengan negara tetangga. Jika pola pemberdayaan ini tidak segera dilakukan maka eksistensi kedaulatan NKRI akan menjadi goyah. Masyarakat pulau terluar akan mudah tergoda dengan perkembangan pembangunan di negara tetangga, dan lama kelamaan tidak lagi merasa dirinya sebagai orang Indonesia.

Salah satu implementasi kerjasama tersebut adalah program Adopsi Pulau. Program yang digagas oleh Direktorat Jenderal KP3K ini memang sangat strategis. Dimana, KKP mengajak swasta maupun BUMN dan perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi lokal di pulau kecil melalui fasilitasi sarana prasarana maupun kemudahan pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan di pulau tersebut. “Menjalin kemitraan baik dengan pihak swasta maupun BUMN sangat penting untuk dilakukan. Keterlibatannya dalam mendorong pergerakan ekonomi lokal dapat diwujudkan melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)," kata Sudirman.

Dijelaskan, pengelolaan pulau-pulau kecil yang ditawarkan pemerintah kepada swasta dan BUMN, merupakan sebuah langkah nyata dalam menjaga dan memelihara kedaulatan NKRI. Gagasan tersebut muaranya pada pemberdayaan masyarakat di pulau tersebut, tetapi titik utamanya pada pemeliharaan kedaulatan negara agar warga di pulau terluar tersebut tidak terpikat dengan kemajuan peradaban yang dimiliki negara tetangga. “Program adopsi pulau tersebut diprioritaskan pada pembangunan yang ramah lingkungan, dan memberdayakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemerintah, memberi dukungan berupa pengembangan infrastruktur dasar seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya  dan pembangunan sarana di pulau kecil,” ujarnya.

 

Pulau kecil

            Dijelaskan, pemerintah melalui KKP menawarkan 20 pulau-pulau kecil di Indonesia. Ke-20 pulau kecil itu antara lain Pulau Lepar di Bangka Belitung, Enggano (Bengkulu), Kemujan (Jateng), Maradapan (Kalsel), Maratua (Kaltim), Sebatik (Kaltim), Siantar (Kepulauan Riau), Gili Belek (NTB), Pasaran (Lampung), Dullah (Maluku), Koloray (Maluku Utara), dan Alor (NTT). Sedangkan pulau lainnya adalah pulau Mansuar  di Papua Barat, Battoa (Sulbar), Selayar (Sulsel), Samatellu Pedda (Sulsel), Lingayan (Sulteng), Manado Tua (Sulut), Gangga (Sulut), dan Mentehage (Sulut). “Tawaran pemerintah kepada swasta untuk mengelola 20 pulau kecil mulai tahun ini, dengan harapan agar kontribusi yang diberikan pihak swasta dapat memberdayakan masyarakat di pulau-pulau tersebut,” tambahnya.

            Menurut Sudirman, program adopsi pulau merupakan salah satu cara untuk memberikan perhatian pada pulau-pulau kecil dan terluar di Indonesia, sejumlah perusahaan diminta untuk mengadopsi pulau. Jika adopsi pulau dilakukan perusahaan bisa membantu warga pulau kecil sekaligus menggantikan peran pemerintah yang tidak bisa mengawasi semua  pulau-pulau kecil yang ada. “Dasar hukumnya ada, yaitu kewajiban memperdayakan pulau pulau kecil dan masyarakat pesisir dengan pembangunan infrastrukturnya,” katanya.

            Sudirman menegaskan,  karena minimnya perhatian terhadap pulau-pulau kecil di Indonesia memicu sejumlah kasus. Diantaranya, eksplotasi pulau dan isinya sehingga berakibat lingkungan di pulau itu hancur. Jadi dengan adopsi pulau diharapkan dapat membantu masyarakat pulau tersebut untuk menaikan pendapatan perkapita, pendidikan, kesehatan serta memperbaiki lingkungan yang rusak. “KKP juga telah membuat pedoman umum program adopsi pulau sebagai rambu-rambu aturan pengelolaan pulau kecil secara ketat dan komprehensif. Kami juga tidak mentolerir perusahaan yang merusak pulau itu,”  tandasnya.

 

 

Perguruan tinggi

Sudirman menambahkan, untuk tahun 2012, KKP memfokuskan pembangunan di 12 pulau kecil terluar. Ke 12 pulau itu meliputi Pulau Sebatik, Nusakambangan, Miangas, Marore, Marampit, Lingayan, Maratua, Wetar, Alor, Enggano, Simuk, dan Dubi Kecil. Pertimbangannya, meski memiliki sumber daya alam yang besar, namun pulau-pulau ini juga memiliki banyak keterbatasan, khususnya terkait kondisi masyarakatnya. Pada umumnya pulau-pulau kecil terluar ini masih tertinggal, terutama terkait ketersediaan infrastruktur yang terbatas. “Pembangunan pulau-pulau ini memang memerlukan partisipasi semua pihak, termasuk perguruan tinggi,” tegasnya.

KKP, kata Sudirman akan menggandeng berbagai perguruan tinggi. Khususnya kerja sama dengan mengadopsi pulau-pulau kecil sebagai wilayah binaan bersama. Pengembangan dalam program adopsi diprioritaskan pada berbagai kegiatan pembangunan yang ramah lingkungan serta memberdayakan masyarakat setempat. Misalnya Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, yang berbatasan langsung dengan Malaysia Pulau ini menjadi salah satu fokus kerjasama yang akan dilakukan KKP dengan perguruan tinggi di Indonesia. “Kerja sama ini juga untuk mengimplementasikan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar untuk pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan,” tegas Sudirman.

KERJASAMA PENCEGAHAN PENYAKIT UDANG UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN PENINGKATAN PRODUKSI

Udang merupakan salah satu komoditas utama dalam program industrialisasi perikanan budidaya dan merupakan primadona ekspor produk perikanan budidaya. Untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB)  terus menunjukkan komitmennya untuk mengembalikan kejayaan udang nasional. 

Perkembangan produksi udang Indonesia di 3 (tiga) tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Prosentase peningkatan produksi tahun 2012 mencapai 32,87%, dari 400.385 ton pada tahun 2011 menjadi 457.600 ton pada tahun 2012. Pada tahun 2014, ditargetkan adanya peningkatan produksi sebesar 200 ribu ton, melalui optimalisasi luas areal tambak mencapai lebih dari 20 ribu Ha. Adanya peningkatan produksi ini akan memberikan tambahan devisa negara dari ekspor udang. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya, Dr. Ir. Tri Hariyanto, MM., pada saat membuka workshop dan sekaligus meluncurkan program “Rencana Pengembangan perlindungan kesehatan hewan air dan meningkatkan kapasitas tanggap darurat terhadap wabah penyakit udang di Indonesia (Development of preventive aquatic animal health protection plan and enhancing emergencyresponse capacities to shrimp disease outbreaks in Indonesia) - TCP/INS/3402, Selasa (14/5) di Hotel Ibis Tamarine, Jakarta.

Kejayaan udang nasional pada era tahun 80an berakhir karena munculnya masalah penyakit, dan hampir 50 % industry udang intensif bangkrut dan tidak beroperasi, sehingga mengakibatkan turunnya produksi udang secara drastis. “Untuk mengembalikan kejayaan udang nasional, pemerintah meluncurkan program revitalisasi tambak udang dengan harapan akan mampu meningkatkan produksi, dan pada akhirnya menambah devisa negara dari ekspor udang. Salah satu hal yang diterapkan dalam program revitalisasi tambak udang adalah penerapan biosekuriti secara efektif dan dijaga penerapannya”, papar Hariyanto.

Biosekuriti adalah pengelolaan resiko biologi secara komprehensif dan sistematis untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan hewan, tumbuhan dan manusia serta menjaga fungsi dan keberlangsungan suatu ekosistem. Peningkatan produksi dan perdagangan beragam makanan, tumbuhan dan produk hewani, mendorong peningkatan kebutuhan akan biosekuriti, karena saat ini masyarakat lebih memperhatikan kesehatan, keamanan pangan dan juga perlindungan lingkungan.Penerapan biosekuriti yang efektif dapat mendorong peningkatan serapan pasar dan menarik investor. Hal ini juga akan mendorong pembudidaya untuk menghasilkan produk perikanan yang sehat, aman dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan harga jual. 

Untuk mendukung dan mendorong pencapaian peningkatan produksi perikanan budidaya khususnya udang dengan tetap memperhatikan kesehatan dan keamanan panmgan, pemerintah dalam hal ini KKP melakukan kerjasama dengan FAO, melalui program TCP/INS/3402 yang difasilitasi oleh FAO. Program ini akan menyusun sistem pencegahan penyakit hewan air pada umumnya dan udang pada khususnya. Program ini mengambil judul  “Development of preventive aquatic animal health protection plan and enhancing emergency response capacities to shrimp disease outbreaks in Indonesia (Rencana Pengembangan perlindungan kesehatan hewan air dan meningkatkan kapasitas tanggap darurat terhadap wabah penyakit udang di Indonesia)”. Sistem pencegahan penyakit udang ini akan terdiri  5 kegiatan yaitu : 1) Disease surveillance and reporting; 2) Emergency Preparedness and Contingency Plan; 3)  Aquatic Animal Health Information System; 4) Biosecurity and farmer organization; 4) Aquatic Animal Health Strategy Development”. 

Kerja sama ini akan berlangsung selama 18 bulan, mencakup penyelenggaraan workshop / training baik skala nasional maupun Internasional dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait mulai dari kalangan pembudidaya, penyuluh, pemerintah daerah, dll. Lokasi yang akan menjadi tempat kegiatan pilot project adalah Provinsi Lampung, Banten dan Jawa Barat yang didukung oleh 2 International Expert dan 5 Konsultan Indonesia.

Hasil-hasil dari program ini diharapkan dapat mendukung pembangunan perikanan budidaya berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi melalui pemerintahan yang efektif dan bisa memperkuat kompetensi otoritas nasional di Indonesia dalam menerapkan sistem pengelolaan kesehatan ikan secara efektif.  

Selain itu diharapkan juga pemerintah dan para petambak Indonesia dapat mengatasi penyakit udang  yang ada sekarang ini dan mampu mencegah kemungkinan masuknya penyakit baru, serta mampu melakukan tanggap darurat jika ada wabah penyakit yang membahayakan.

Ekonomi Biru agar Diterapkan di Wilayah Perairan

JAKARTA-Pemanfaatan kawasa konversin perairan agar dilakukan dengan implementasi konsep ekonomi biru. Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan implementasi konsep tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Dengan pendekatan prinsip ekonomi biru, kawasan perairan bisa dimanfaatan bagi aktiftas ekonomi yang tepat, sesuai dengan fungsi kawasan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar," ujarnya,senin(1/4).

Paradigma Pembangunan ekonomi, lanjutnya, biasanya bertentangan dengan paradigma pembangunan berwawasan lingkungan. Menurutnya, kedua hal tersebut disenergikan melalui konsep ekonomi biru. Disisi lain, Kawasan konservasi perairan di indonesia luasnya terus bertambah dari tahun ketahun. Saat ini luas kawasan konservasi perairan mencapai 15,78 juta hektare, dengan target luas di 2020 mencapai 20 juta hektare.

Sharif menambahkan kawasan konservasi perairan terbuka bagi pengembangan sektor sektor pariwisata bahari, perikanan, bioteknologi, hingga biofarmakologi. Syaratnya, konsep ekonomi biru diimplementasiakn dalam pengembangan potensi-potensi tersebut. "Kawasan konservasi perairan dapat dimanfaatkan untyuk berbagai kegiatann seperti penelitian, pelatihan, pendidikan lingkungan, bisnis, pariwisata, pemberdayaan ekonomi masyarakat, maupun pemanfaatan jasa lingkungan lainnya dengan tidak melupakan fungsi konservasi yang sesungguhnya," Jelasnya.

Menurut Sharif, Kementerian itu bertekad mengembangkan ekonomi kelautan yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan kawasan konservasi perairan, demi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Sharif menjelaskan sesuai peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun2007 tentang konservasi sumber daya ikan, Kawasan Konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi,dikelola dengan sistem zonasi,untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Kawasan konservasi perairan Indonesia hingga saat ini telah mencapai 15,78 juta hektare, dari target sebesar 20 juta hektare pada tahun 2020. Kawasan ini sangat terbuka bagi pengembangan untuk sektor-sektor pariwisata bahari, perikaqnan berkelanjutan, bioteknologi dan biofarmakologi.

"Kawasan konservasi perairan dapat dimanfaatkan berbagai kegiatan seperti penelitian, pelatihan, pendidikan lingkungan, bisnis, pariwisata, pemberdayaan ekonomi masyarakat."

 

 

Sumber: MEDIA INDONESIA Tanggal 02 April 2013 Hal.26

POSTAR APS Cara Refreshing ala Taruna

Pekan Olahraga dan Seni  Taruna atau yang akrab kita dengar dengan sebutan POSTAR adalah event akbar setahun sekali yang diselenggarakan taruna di kampus Akademi Perikanan Sidoarjo (APS). Kegiatan ini (POSTAR : red ) adalah event yang ditunggu-tunggu oleh taruna taruni APS baik dari Taruna Perdana (tingkat3), Madya (tingkat2), dan Remaja (tingkat1) untuk mengisi waktu luang pasca ujian tengah semester sembari menunggu pengumuman kelulusan atau Yudisium, dengan tetap mengedepankan pendidikan, kreatifitas dan sportifitas.

SBY Terbitkan Keppres Sail Komodo

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 8 tahun 2013 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo tahun 2013. 

Keppres tersebut diterbitkan pada akhir Februari lalu. Disebutkan dalam Keppres tersebut, Sail Komodo 2013 digelar untuk percepatan pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan dan pariwisata Indonesia. 

Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, masyarakat khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil bisa meningkat kesejahteraannya. Dalam susunan Panitia Nasional, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono ditunjuk sebagai Ketua Pengarah Sail Komodo 2013.

Yudisium Kelulusan Taruna APS Semester Gasal Tahun Akademik 2012/2013

 Nilai Akademik dan Nilai Kepribadian Menjadi Kunci Kelulusan

Taruna Akademi Perikanan Sidoarjo (APS) semester I, III dan V tahun akademik 2012/2013 melaksanakan Yudisium Kelulusan pada Jumat (22/2) di Aula Kampus APS. 

Sebelumnya 355 taruna Jurusan Teknologi Budidaya Perikanan (TBP) dan Jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPHP) itu melaksanakan ujin akhir semester pada 4-8 Pebruari 2013. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan yudisium di Stasiun Lapangan Praktek (SLP) APS di Paciran Lamongan dan Pulokerto Pasuruan karena taruna semester III TBP tengah melaksanakan blok perkuliahan di out station (SLP).

Penyebab Pertumbuhan Ikan Tidak Seragam

PerikananIndonesia.com – Biasa kita temui selalu ada saja pertumbuhan ikan yang berada di dalam satu kolam yang tidak seragam. Hal itu dapat membuat pada saat waktu panen, ikan yang diangkat dari kolam akan memiliki beragam ukuran. Permasalah itu merupakan sebuah kerugian tersendiri untuk para pembudidaya ikan, dikarenakan harga untuk ikan yang berukuran kecil jauh berbeda dengan ikan yang berukuran besar. Kondisi seperti ini bisa saja terjadi terhadap jenis ikan apa saja, entah itu ikan air laut ataupun ikan air tawar, baik saat berada dalam tahap pendederan ataupun pembesaran.

Perlu kita ketahui bahwa ada beragam faktor yang merupakan penyebab dari tidak seragamnya ukuran ikan di kolam kita. Faktor yang pertama adalah masalah stok makanan yang berada dalam jumlah yang tidak mencukupi. Apabila makanan yang kita sediakan jumlahnya kurang maka akan terdapat beberapa ikan yang tidak mendapatkan cukup makanan dikarenakan ikan tersebut kalah di dalam persaingan. Akibat dari hal tersebut yaitu ada beberapa ikan yang pertumbuhannya menjadi terhambat, apalagi saat berada dalam kondisi yang ekstrem ikan-ikan yang ukurannya jauh lebih kecil dapat terkena serangan oleh ikan yang ukurannya jauh lebih besar sehingga ikan tersebut dapat mengalami luka-luka bahkan bisa menyebabkan adanya kematian.

Sosialisasi Penilaian Prestasi Kinerja PNS sesuai PP No. 46 Tahun 2011

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawainya, dan untuk mewujudkan reformasi birokrasi khususnya pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai yang diamanatkan UU 43 tahun 1999, pembinaan PNS kini dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Untuk menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. Penilaian kinerja yang diatur dalam PP 10 tahun 1979 melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sebagai bagian pembinaan PNS ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum dalam pembinaan PNS. DP3 yang lebih ditekankan kepada aspek perilaku PNS tidak dapat mengukur secara langsung produktivitas dan hasil akhir kerja PNS. Selain itu penilaian DP3 acapkali memiliki bias dan subjektifitas yang tinggi. Seringkali pemberi nilai dalam DP3 memasukkan pendapat pribadinya dan nilai yang didapatkan akan bervariasi tergantung pada pejabat penilai.

DP3 PNS cenderung terjebak ke dalam proses formalitas dan tidak berkaitan langsung dengan apa yang telah dikerjakan PNS. Proses penilaian yang bersifat rahasia juga kurang memiliki nilai edukatif karena hasil penilaian tidak dikomunikasikan secara terbuka. Atasan langsung sebagai pejabat penilai pun hanya sekedar memberikan penilaian dan tidak memberikan tindak lanjut dari penilaian.

Hal tersebut menjadi pertimbangan pemerintah untuk menyempurnakan DP3 menjadi penilaian prestasi kerja PNS dengan terbitnya Peraturan Pemerintah  Nomor  46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Berbeda dengan DP3 penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur yaitu Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan bobot nilai sebesar 60%  dan perilaku kerja sebesar 40%. Penilaian SKP meliputi aspek-aspek seperti kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya sementara penilaian perilaku kerja meliputi orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Adapun unsur penilaian dalam PP 10 tahun 1979 yang tidak tercantum dalam PP 46 tahun 2011, yaitu : Kesetiaan dan Kejujuran.

Akademi Perikanan Sidoarjo (APS) sebagai salah satu  Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berusaha mencermati dan menindak lanjuti peraturan baru tersebut, walaupun peraturan pemerintah ini berlaku mulai tahun 2014. Maka dari itu pada  hari Jumat tanggal 15 Februari 2012, telah diselenggarakan sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS kepada seluruh pegawai APS. Drs. Santoso, M.S,  yang sebelumnya ditugaskan mengikuti sosialisasi peraturan pemerintah tersebut mempresentasikan informasi yang didapat kepada sekitar 80 pegawai APS.

Acara sosialisasi PP 46 tahun 2011 tersebut, dibuka oleh Direktur Akademi Perikanan Sidoarjo Dr. Endang Suhaedy, A.Pi., MM, M. Si, yang dalam sambutannya mengharap perhatian seluruh PNS-APS untuk semakin meningkatkan kinerja dan menaati seluruh peraturan yang berlaku, sejalan dengan reformasi birokrasi serta terkait dengan remunerasi.

 Dalam sistem penilaian prestasi kerja ini setiap PNS wajib menyusun SKP sesuai rancangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang telah ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi. SKP yang disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan kegiatan tugas jabatan harus mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan organisasi, sehingga SKP masing-masing pegawai mengerucut seperti piramida, yang berarti seluruh kinerja PNS secara berjenjang harus mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Selain itu setiap target dan tugas jabatan yang dilaksanakan sebagai kontrak kerja harus diwujudkan dengan mempertimbangkan aspek kualitas, kuantitas, waktu dan biaya. SKP ini ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan sebagai dasar penilaian prestasi kerja pada akhir tahun pada bulan Desember.

Diingatkan pula oleh penyaji, bahwa Pasal 9 angka 12 dan Pasal 10 angka 10 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dinyatakan apabila pencapaian SKP pada akhir tahun hanya mencapai antara 25% s.d 50%, PNS yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin sedang, dan yang SKPnya dibawah 25% dikenakan hukuman disiplin berat.(red-wartaaps)

TINGGINYA PERMINTAAN PASAR, KKP DORONG MASYARAKAT KEMBANGKAN USAHA BUDIDAYA PATIN

Peluang usaha budidaya air tawar seperti komoditas patin kian berpotensi cerah untuk terus dikembangkan secara meluas. Hal ini turut didukung dengan tingginya permintaan ikan patin baik di pasar domestik maupun untuk pangsa ekspor. Maka dari itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara aktif terus mendorong pengembangan perikanan budidaya ikan air tawar, agar dapat menjadi alternatif kegiatan usaha masyarakat. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutradjo ketika menghadiri acara temu wicara dan panen patin di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, Senin (7/1).

Delapan Cara Mencegah Tulang Keropos

Osteoporosis atau pengeroposan tulang, adalah struktur tulang yang memburuk dan kepadatan massa tulang yang menurun, sehingga menyebabkan nyeri. Osteoporosis juga membuat tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Gejala osteoporosis ialah sering sakit punggung, postur tubuh membungkuk, dan berkurangnya tinggi badan. Meski demikian, kondisi osteoporosis yang masih dalam derajat ringan juga dapat terjadi tanpa disertai gejala apa pun. 

Bila seorang pasien dicurigai mengalami osteoporosis, dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan BMD (Bone Mineral Density). Melalui pemeriksaan ini dapat diketahui apakah benar terjadi osteoporosis dan bagaimana tingkat keparahan kondisi osteoporosis tersebut. Pemeriksaan BMD yang lazim digunakan adalah pemeriksaan jenis DXA (Dual X Ray Absorptiometry).

Pelabuhan Ikan Internasional Dibangun di Sendang Biru

Pantai Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. TEMPO/Abdi Purmono

TEMPO.CO, Malang - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo, mengatakan kementerian yang dipimpinnya bakal merealisasikan pembangunan pelabuhan ikan Internasional di pantai Sendangbiru, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Pelabuhan yang digagas sejak 2006 lalu itu berfungsi untuk pendaratan kapal ikan dari berbagai daerah di Indonesia. "Kita anggarkan pada 2014 mendatang," kata Cicip usai berbicara pada seminar nasional di Universitas Brawijaya, Sabtu, 8 Desember 2012.

Menurut Cicip, program kementeriannya dilakukan disesuaikan dengan prioritas pembangunan wilayah. Sehingga sejumlah proyek, termasuk pelabuhan ikan Internasional di Sendangbiru tidak bisa dikerjakan secara cepat. Cicip telah meminta Bupati Malang, Rendra Kresna, melengkapi Detail Engineering Design (DED) berkaitan dengan rencana pembangunan pelabuhan ikan tersebut. 

Pesisir selatan Kabupaten Malang sepanjang 115 kilometer melintasi enam kecamatan. Meliputi Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Ampelgading, Tirtoyudo, Bantur, dan Donomulyo. Potensi ikan wilayah perairan sejauh 200 mil dari bibir pantai sangat tinggi, yakni 80 ribu ton. Di antaranya cakalang, tongkol dan tuna. Selain itu juga rumput laut, ikan hias, dan terumbu karang.

Meski memiliki potensi besar, Kabupaten Malang belum dilengkapi pelabuhan perikanan yang memadai. Hingga saat ini hanya ada tiga tempat pelelangan ikan, yakni di Licin Ampelgading, Sendangbiru dan Tirtoyudo.

Ketua Kelompok Nelayan Sekoci Pantai Sendang Biru,  Sudarsono, menjelaskan ikan tuna hasil tangkapan nelayan diekspor ke Eropa dan Jepang. Rata-rata setiap hari hasil tangkapannya mencapai 100 ton. "Butuh pabrik es untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan," ujarnya. 

Di Pantai Sendang Biru jumlah nelayan mencapai 1.000 orang didukung armada angkut 300 kapal berbagai jenis, seperti sekoci, pleret, dan payang. Sebagian besar nelayan datang dari berbagai daerah di Indonesia seperti Banyuwangi, Pacitan dan Makassar.

Revitalisasi Tambak di Jatim Digeber

Petambak Diharapkan Beradaptasi dengan Ekonomi Biru

SURABAYA-kementrian dan Perikanan menargetkan revitalisasi lahan tambak udang yang mangkrak di Jawa Timur dapat dikebut secara bertahap hingga 2014 mendatang

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengungkapkan perbaikkan infrastruktur tambak udang secara bertahap telah dilakukan pada lahan seluas 1.000 hektare di sepanjang pesisir Jawa sehingga mampu memacu kapasitas produksi yang belakangan sempat anjlok 40%-50%.

Kredit Sektor Perikanan Punya Potensi

SURABAYA – Pengucuran kredit untuk sektor perikanan selama ini banyak dihindari kalangan perbankan. Pasalnya, sektor ini berisiko tinggi menimbulkan kredit macet. Namun,saat ini banyak nelayan yang menggunakan teknologi modern sehingga potensi terjadinya kredit macet makin terkurangi. Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, sektor perikanan kini telah mengalami evolusi dalam hal pemanfaatan teknologi. Dengan teknologi ini akan mampu meminimalkan risiko dan melipatgandakan hasil panen.

WUJUDKAN GOOD GOVERNANCE, KKP KEMBANGKAN BUDAYA ANTI KORUPSI

Peringatan hari antikorupsi sedunia dapat dijadikan momentum untuk   menegakkan kaidah pemerintahan yang bersih baik secara moral, politik maupun hukum, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Good Governance). Prinsip Good Governance dapat mengisyaratkan kepada setiap jajaran birokrasi dan pemimpin di negeri ini bahwa mereka memiliki kewajiban baik secara moral, politik, dan hukum. Demikian dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo ketika menghadiri acara ‘Talkshow Anti Korupsi’  di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Selasa (4/12).

TAHUN 2013 BLUE ECONOMY MULAI DITERAPKAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan, pada 2013 akan menerapkan paradigma blue economy di beberapa titik wilayah di Indonesia Timur dan Barat sebagai langkah strategis di dalam percepatan industrialisasi kelautan dan perikanan.

“Kita telah mengadakan kerjasama (MoU) dengan Direktur Blue Economy Holding KK Gunter Pauli.  Pada 2013, pilot project  blue economy segera diimplementasikan dari beberapa titik di wilayah Indonesia Bagian Barat hingga Wilayah Timur Indonesia,” jelas Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo di Bogor, Jawa Barat Rabu(28/11).

INDONESIA JAJAKI KERJA SAMA PELATIHAN PERIKANAN DENGAN NORWEGIA

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menjajaki kerja sama dengan Norwegia untuk  meningkatan kapasitas  (Capicity building) berupa pelatihan-pelatihan kepada para pelaku usaha perikanan di Indonesia.

“Indonesia-Norwegia tengah menjajaki peluang-peluang baru untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pelaku usaha perikanan di Indonesia,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo di Jakarta, Selasa (27/11).

Sharif menambahkan, berbagai proyek kerjasama  pelatihan tersebut antara lain, technical assistance, capacity building, budidaya laut maupun studi-studi tentang
kelautan dan perikanan. Terkait peningkatan kapasitas tersebut, KKP tengah menyiapkan sejumlah tenaga ahli perikanan, unit unit pelaksana teknis maupun pihak swasta untuk turut serta di dalam pelatihan tersebut. Selain itu, nantinya lanjut Sharif dapat berkembang ke arah kerja sama investasi di perikanan budidaya baik dari hulu- sampai hilir baik  dari industri pengolahan, sampai dengan diekspornya produk perikanan tersebut.

“Sejumlah investor  asal Norwegia yang tertarik sektor perikanan budidaya telah berkeliling ke beberapa daerah di Indonesia seperti Riau, Nusa Tenggara Barat (NTB), Pulau Seribu, Bangka Belitung.  untuk menentukan investasi apa  sesuai di daerah tersebut,” .jelasnya.

Di samping itu, kerja sama tersebut diarahkan untuk mempercepat alih teknologi perikanan demi meningkatkan kualitas produk perikanan. Norwegia merupakan salah satu negara yang berhasil  mengembangkan industri kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan
inisiatif “Karbon Biru”. Sejalan dengan itu, KKP berkeinginan agar pemerintah Norwegia dapat membuka secara luas akses pasar terhadap beragam produk komoditas perikanan yang diekspor oleh Indonesia.

“Posisi Norwegia yang strategis dapat menjadikan negara ini sebagai hub bagi komoditas perikanan Indonesia untuk masuk ke Eropa. Sehingga dapat meningkatkan ekspor perikanan ke benua biru tersebut,” ungkapnya. Namun demikian, masih terdapat hambatan terkait  dikenainya tarif untuk komoditas ikan tuna yang mencapai 24 persen tetapi dari negara Uni Eropa lainnya hanya 0 persen (meski Norwegia bukanlah bagian dari Uni Eropa).

Ekspor dari Indonesia menuju Norwegia pada saat ini masih didominasi oleh beragam ikan hias. Ekspor perdagangan RI ke Norwegia bernilai kurang dari 1 juta dolar AS selama dua tahun berturut-turut. Beranjak dari hal itu, KKP berkomitmen untuk terus mengembangkan industrialisasi perikanan berbasis budidaya laut yang mengadopsi blue economy  agar dapat menggerakkan roda perekonomian di Kawasan Pesisir secara lestari dan bertanggung jawab.

Sharif menjelaskan blue economy merupakan investasi baru berbiaya rendah dengan inovasi teknologi dan zero waste di dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan. “ Dengan konsepsi blue economy ini kita dapat memanfaatkan limbah ikan baik itu kulitnya, darah, duri, sehingga tidak merusak lingkungan (zero waste),” jelasnya. “Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan budidaya laut yang memiliki nilai tambah sekaligus berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan perekenomian rendah karbon dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sumber : KKP NEWS ||

PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BUTUH SENTUHAN BLUE ECONOMY

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo mengatakan, proses percepatan dan perluasan pembangunan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan sentuhan dari prinsip-prinsip blue economy.

“Prinsip-prinsip blue economy sangat cocok untuk diterapkan di dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan sehingga mampu meningkatkan nilai tambah (value added) yang dapat berdampak pada meningkatnya pendapatan industri dan para pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan tidak merusak lingkungan,” jelas Sharif di Jakarta, Minggu malam (25/11).

Pasalnya, menurut Sharif, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar sehingga konsepsi tersebut dapat menjadi acuan pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasiskan pada program integrated coastal and ocean management. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan  menegaskan,  prinsip-prinsip yang terkandung di dalam blue economy serta strategi industrialisasi kelautan dan perikanan turut mengakomodasi kepentingan para nelayan.

“Kedua kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap penguatan posisi tawar (bargaining position) para nelayan,” tuturnya.

Seperti diketahui sebelumnya, KKP bertekad untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai pondasi  pembangunan nasional serta sebagai salah satu sumber ketahanan pangan Indonesia.  Pembangunan sektor kelautan dan perikanan mengacu pada keseimbangan antara upaya pertumbuhan global dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Sebagai langkah nyata, KKP menempuh langkah strategis dengan menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk memperkuat dan meningkatkan pemahaman mengenai konsep  blue economy. Forum tersebut turut menghadirkan pakar-pakar disektor kelautan dan perikanan, termasuk inisiator sekaligus penulis buku tentang  blue economy asal Belgia, Gunter Pauli.

Gunter menurut Sharif, merupakan sosok penulis sekaligus pelaku bisnis yang  telah mendalami pengetahuan di bidang lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia ketika di forum internasional yakni Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB Rio+20 di Rio de Janeiro, Brasil,  mengenalkan gagasan blue economy kepada dunia internasional agar berpaling ke laut. Dalam kesempatan yang sama, Pendiri Zero Emmission Research Initiative (ZERI) Gunter Pauli, menawarkan tiga point penting di dalam konsep blue economy kepada Pemerintah Indonesia.

Tiga point tersebut yakni terkait kepedulian sosial (sosial inclusiveness), efesiensi sumber daya alam, dan sistem produksi tanpa menyisakan limbah.

“ Konsepsi blue economy dapat menunjukkan dunia akan masa depan yang cerah,  menyajikan solusi yang tidak hanya baik tetapi juga lebih murah dan lebih kompetitif,” jelas Gunter. Selain itu, Gunter menambahkan, konsepsi biru dapat memberikan solusi terhadap penyediaan lapangan pekerjaan, ketahanan pangan, melindungi lingkungan dari kerusakan sekaligus memberikan keuntungan kepada masyarakat yang terlibat.

Konsepsi blue economy dapat menawarkan platform yang luas dari ide-ide inovatif yang telah diimplementasikan di dunia, sehingga dapat menginspirasi kaum muda dan mendorong kemauan untuk, berwirausaha di setiap sektor bisnis kelautan dan perikanan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara berkelanjutan. Ia mencontohkan, keberhasilan Pemerintah Maroko dalam memanfaatkan sumber daya alam  secara berkelanjutan dengan prinsip ekonomi biru dan teknologi yang ramah lingkungan, mampu meningkatkan pendapatan nelayan maupun perekonomian negaranya.

“Kendati Maroko sebuah negara kecil, mereka mampu meningkatkan pemanfaatan SDA hingga berlipat ganda, sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan yang mencapai lima kali lipat ,” ungkapnya. Di samping itu,  ia pun menyampaikan sarannya agar, pemerintah Indonesia dapat melirik rumput laut untuk digunakan di dalam produksi tekstil.

“ Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan rumput laut sebagai bahan substansi pengganti kapas yang bersahabat dengan lingkungan,” jelasnya.

Gunter Pauli telah menelurkan sebuah buku yang berjudul Ekonomi Biru: 10 tahun - 100 inovasi - 100 juta pekerjaan. Buku ini mengungkapkan tujuan akhir dari model ekonomi biru yang akan menggeser masyarakat dari kelangkaan menuju  kelimpahan dengan apa yang kita miliki "with what we have".

Sumber : KKP NEWS 
 

Hati-hati, Minum Kopi Tak Selamanya Bermanfaat

Dalam kondisi mengantuk, kopi sangat berguna untuk menjaga agar mata tetap terbuka. Namun jika mengkonsumsi kopi dengan porsi yang banyak, dapat memicu kerusakan mata yang kalau dibiarkan bisa menyebabkan kebutaan permanen disebabkan kandungan kafein dalam kopi tersebut.

Kerusakan yang terjadi akibat terlalu banyak minum kopi berkafein tersebut adalah exfoliation glaucoma, yakni salah satu gangguan yang tercatat sebagai penyebab terbanyak dari kasus glaukoma sekunder di seluruh dunia yang ditandai dengan peningkatan tekanan bola mata.

Adanya peningkatan tekanan bola mata bisa menyebabkan kebutaan kalau dibiarkan terus menerus tanpa mendapatkan penanganan. Tekanan tersebut bisa meningkat cukup tinggi, hingga cukup untuk merusak saraf optik yang ada di mata dan sekitarnya.

Penyebab Sakit Karena Kehujanan

Sebenarnya yang membuat kita merasa sakit adalah karena adanya perbedaan suhu pada tubuh kita. Kalau kita kehujanan (yang kena hujan kepala) maka bagian kepala akan lebih dingin dibandingkan bagian tubuh yang lain

Maka kita akan merasa ada "kelainan" dalam kepala kita. Kita lalu bilang "kepala kita pusing".

Begitupun kalau tengkuk kita terus menerus kena angin (misalnya pas lagi duduk dekat jendela), kita akan merasa ada kelainan ditengkuk kita.