Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan, pada 2013 akan menerapkan paradigma blue economy di beberapa titik wilayah di Indonesia Timur dan Barat sebagai langkah strategis di dalam percepatan industrialisasi kelautan dan perikanan.
“Kita telah mengadakan kerjasama (MoU) dengan Direktur Blue Economy Holding KK Gunter Pauli. Pada 2013, pilot project blue economy segera diimplementasikan dari beberapa titik di wilayah Indonesia Bagian Barat hingga Wilayah Timur Indonesia,” jelas Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo di Bogor, Jawa Barat Rabu(28/11).
Kerja sama tersebut menyepakati lima poin penting di dalam pengembangan blue economy di Indonesia. Pertama, pemerintah akan mengindentifikasi peluang-peluang investasi di sektor kelautan dan perikanan yang dapat dikembangankan berbasis blue economy. Kedua, pengembangan usaha dan investasi berbasis model blue economy.
Ketiga, pengembangan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan. Keempat, pengembangan dokumentasi dan materi Blue Economy untuk publik. Terakhir upaya untuk mempromosikan penyelenggaraan dan partisipasi bersama di dalam pertemuan internasional.
Sharif menjelaskan, kawasan yang berpotensi di barat dan timur tersebut kita telah pindai (scanning) kemudian kita potret. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan dan gambaran kepada Gunter untuk melakukan riset dan studi terkait blue economy.
Blue economy telah diusulkan sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sektor kelautan dan perikanan 2013-2025. “Sehingga kita perlu melakukan koordinasi dan memperkaya lagi mengenai inovasi dan kreativitas untuk diimplementasikan di lapangan,” sambungnya.
Pengembangan aktivitas ekonomi berbasiskan pesisir dan laut yang terintegrasi dengan Integrated Coastal Management (ICM) membutuhkan suatu pemetaan tata ruang laut (zonasi) secara spesifik. Pemetaan kawasan tersebut bertujuan untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan efisien dan ramah lingkungan secara berkelanjutan.
“Perencanaan tata ruang secara terpadu bertujuan untuk melindungi sumber daya renewable dan non-renewable di sekitar lokasi eksploitasi sumber daya,” jelasnya.
Selain itu, lewat paradigma blue economy KKP berkeinginan untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan bagi kapal nelayan yang meminimalisir penggunaan bahan bakar fossil.
“Kita akan siapkan sejumlah paket pengalihan (konversi) bahan bakar minyak (BBM) ke berbagai energi alternatif terbarukan lainnya untuk memudahkan nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan sekaligus juga mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM),” jelasnya.
Sehubungan dengan itu, KKP telah menyurati Kementerian ESDM untuk mendukung program konversi energi ramah lingkungan bagi kapal-kapal perikanan.
Energi alternatif tersebut berupa, solar cell, hybrid, compressed natural gas (CNG), termasuk penggunaaan angin untuk menghasilkan listrik sebagai penggerak kapal perikanan sehingga ketergantungan akan energi fosil dapat dikikis.
Terkait program konversi energi dari BBM ke gas untuk 2012, KKP telah menyerahkan 30 tabung gas elpiji kepada nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Lekok, Pasuruan dan 100 tabung untuk nelayan di PPI Muara Angke Jakarta. Konversi bahan bakar ke elpiji diproyeksikan menghemat biaya operasional yang dikeluarkan nelayan sebesar 51 persen.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Perikanan Tangkap Heryanto Marwoto mengatakan, pengembangan bahan bakar ramah lingkungan bagi nelayan sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam blue economy.
“Persoalannya di dalam penggunaan double-sided solar panel, yakni masih perlu disempurnakannya protype dengan berbagai uji coba, nah dari situ kita bisa hitung berapa sejauh mana efisiensi yang dapat dihasilkan dan kemudian tentunya akan kita duplikasi bagi kapal- kapal perikanan jenis motor tempel,” kata Marwoto.
Selain itu, ditambahkannya, pihak swasta turut menyatakan ketertarikannya untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan, dengan berinisiatif membuat protype solar panel bagi kapal bertonase 20 GT.
Marwoto menjelaskan, prinsip blue economy pada dasarnya menekankan pada inovasi dan kreatifitas untuk mengolah limbah menjadi bahan baku sebuah produk tanpa menyisakan limbah (zero-waste).
“Maka dari itu, kita perlu siapkan pelabuhan perikanan yang mengadopsi blue economy di industri-industri pengolahan untuk memanfaatkan limbah seperti plastik, ikan dan sampah menjadi produk turunan seperti pakan ikan dan tepung ikan,” jelasnya.
Blue economy sebagai mainstream pembangunan nasional dapat mengintegrasikan antara pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut secara berkelanjutan. Sehingga diperlukannya perencanaan tata ruang (zonasi) untuk menarik para investor.
Sumber : KKP NEWS ||
No comments:
Post a Comment