Menteri Susi Dorong Penerapan Multidoor Approach Penanganan Kejahatan Perikanan

JAKARTA (19/9) – Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115), Susi Pudjiastuti, Kamis (19/9) menutup rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satgas 115 di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat. Sebelumnya, Rakornas satuan tugas yang fokus memberantas kegiatan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing ini telah diselenggarakan mulai 17-19 September 2019.

Mengawali sambutannya, Menteri Susi mengapresiasi berbagai capaian yang telah berhasil ditoreh Satgas 115 yang merupakan sinergi KKP, Bakamla, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan (Polair), dan Kejaksaan Agung dalam lima tahun terakhir. Tak hanya keberhasilan, Satgas 115 pun menemui berbagai tantangan dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, Menteri Susi menyebut, dalam Rakornas selama 3 hari ini, Satgas 115 harus memahami bahwa penegakan hukum IUU fishing tak bisa dilihat sekadar sebagai pencurian ikan saja.

“Banyak sisi dari illegal fishing ini yang sebetulnya bisa mengancam beberapa hal lain, baik keamanan, stabilitas, maupun pertumbuhan ekonomi kita,” tuturnya.

Selain itu, ia meyakini, pola operasi dan sindikat pelaku IUU fishing ini memenuhi semua unsur untuk dikategorikan sebagai transnational organized crime. Ia menilai, sudah seharusnya multidoor approach (pendekatan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan dengan berbagai undang-undang) diterapkan.

“Di lapangan, baik penyidik lapangan maupun the first hand yang menangkap, yang menyidik, kemudian yang melakukan investigasi, juga sampai kepada tuntutan, kita tidak boleh lagi normatif atau biasa. Karena kalau keputusan yang kita buat normatif, maka akan banyak keputusan yang akhirnya kita hanya dapat kapalnya saja,” jelas Menteri Susi.

Lebih mengkhawatirkan lagi, dengan lobi yang kuat dari para pelaku IUU fishing, bisa saja kapal yang diputus untuk disita negara akhirnya dilelang. Hal ini menurutnya membuka kembali celah bagi para pelaku kejahatan perikanan untuk memiliki kembali kapal-kapal mereka untuk dioperasikan lagi.

“Terbukti dari beberapa penangkapan yang kita lakukan, kita menangkap lagi kapal-kapal residivis, kapal-kapal yang sudah kita tangkap 6 bulan lalu atau 1 tahun sebelumnya. (Mereka) melaut lagi, mencuri ikan lagi dengan ABK Vietnam atau Myanmar atau Kamboja yang sama di kapal itu yang sudah kita bebaskan atau kita deportasi. Kalau seperti ini diteruskan, apakah kita kurang kerjaan?” lanjut Menteri Susi.

Tandatangani MoU, Menteri Susi: KKP Perlu Dukungan Polri

JAKARTA (30/7) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang sinergitas pengamanan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan pada Selasa (30/7). MoU itu ditandatangani langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Kapolri Tito Karnavian di Auditorium Rupatama, Mabes Polri, Jakarta.

Adapun ruang kerja sama yang disepakati dalam MoU ini melingkupi pertukaran data dan/atau informasi; bantuan pengamanan; penegakan hukum; pemanfaatan sarana dan prasarana; peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan bidang lain yang disepakati.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi mengapresiasi kerjasama yang telah terjalin antara KKP dan Polri selama ini. Salah satunya, dalam menangkap kapal pelaku illegal fishing sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Terbukti, sebanyak 516 kapal telah ditenggelamkan dalam 4,5 tahun terakhir.

“Kita juga sudah sita kapal-kapal raksasa yang jauh lebih besar dari kapal KRI kita dengan isi 1.000 - 3.000 ton ikan. Namun, sampai hari ini kita tidak bisa memidanakan siapa pun pemiliknya,” ujarnya.

Berdasarkan peraturan yang ada, saat ini pemerintah Indonesia hanya bisa menahan ABK, nakhoda, dan juru mesin kapal pelaku illegal fishing. Sementara itu, mayoritas dari para pemilik kapal tersebut masih belum bisa ditangkap. Bahkan, pemilik kapal tersebut juga tidak mau menebus para ABK, nakhoda, dan juru mesin kapalnya yang ditahan untuk dipulangkan.

“Bagaimana bisa kapal sebesar itu yang beroperasi antar negara tidak ada pemiliknya? Ini adalah sebuah kejahatan transnasional terorganisir (transnational organized crime),” ujar Menteri Susi.

Selanjutnya, ia juga menyinggung perekonomian Indonesia yang didera dengan neraca defisit saat ini. Menurutnya, hal itu bukan disebabkan oleh kinerja ekonomi yang buruk melainkan tidak adanya pelaporan (unreported) dalam kegiatan ekonomi yang masih kerap terjadi, termasuk dalam sektor kelautan dan perikanan.

“Ternyata illegal fishing dilakukan bukan hanya oleh kapal-kapal asing tapi juga oleh pelaku-pelaku dalam negeri. Dan ternyata unreported-nya pun masih lebih dari 70 persen,” ungkap Menteri Susi.

Ia menyatakan, dengan segala upaya mengatur tata kelola perizinan selama 4,5 tahun terakhir, KKP telah berhasil menaikan pajak perikanan dari Rp734 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp1 triliun pada tahun 2017. Namun menurutnya, angka itu pun semestinya masih dapat dioptimalkan.

Saat ini, Indonesia telah menjadi penyuplai ikan terbesar ke-2 di Eropa. Di peringkat dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-4. “Yang nomor 1 di dunia Tiongkok. Tapi saya yakin, kalau yang transshipment ke Tiongkok ini kita bisa kejar, sebetulnya Indonesia itu sudah nomor 1. Namun, unreported tadi masih banyak. Kita harus membawa semua pelaku bisnis mulai compliance,” ungkap Menteri Susi.

Selanjutnya, Menteri Susi juga menyoroti permasalahan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) yang masih marak di Indonesia dan sangat merugikan. Tak hanya merugikan secara bisnis, destructive fishing juga merugikan secara lingkungan karena sangat merusak terumbu karang di perairan Indonesia.

“Setiap hari, di lautan Indonesia disuntik atau disebarkan lebih dari 100 kg konsentrat portasium sianida. Indonesia sekarang sudah kehilangan 65 persen terumbu karangnya,” jelas Menteri Susi.

Guna mengatasi berbagai masalah yang ada, Menteri Susi menyatakan bahwa pihaknya tak bisa melakukannya sendirian. “Kami sangat butuh dukungan penuh dari pihak kepolisian untuk bisa menata kelola dan mengusut tindak-tindak kejahatan yang ada di industri perikanan,” tutur Menteri Susi.

Kapolri Rencanakan Bentuk Satgas
Kapolri Tito Karnavian menyambut baik hal itu. Ia mengatakan, penandatanganan MoU ini sangat penting dan strategis. “Meskipun ini merupakan kelanjutan dari MoU yang sudah ada tapi kita tidak hanya melihatnya sebagai hal yang rutin. Tantangan di bidang kelautan dan perikanan ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh satu kementerian/lembaga saja,” ucapnya.

Sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa, Tito menyatakan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mewujudkan berbagai tugas yang ada. “Kenapa sekarang? Karena kita butuh kepemimpinan. Kita beruntung sekarang punya Bu Susi yang idealismenya tinggi dan berani. Ini adalah modal yang penting untuk mewjudkan mimpi Bapak Presiden,” tuturnya.

Lebih lanjut Tito mengatakan, MoU ini menjadi payung penting untuk menyelesaikan satu per satu masalah yang ada. Misalnya, ia berencana membentuk sebuah Satgas illegal fishing untuk menarget dan mengusut tuntas para pelaku tindak kejahatan di bidang kelautan dan perikanan. “Polri akan membentuk satgas illegal fishing yang nantinya akan digabungkan dengan satgas dari KKP,” tandasnya.

Lilly Aprilya Pregiwati 
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

ilmu perikanan sebagai tambahan pengetahuan bagi SD AL HIKMAH

Kamis, 14 Maret 2019 – Politeknik KP Sidoarjo telah menerima Studi Wisata (Field Trip) dari SD AL HIKMAH Surabaya pada Kamis (14/3).

Field Trip oleh SD AL HIKMAH Surabaya diikuti oleh 195 siswa dan 14 Guru pendamping yang bertujuan menunjang pembelajaran tentang “ikan” untuk menambah wawasan anak didiknya.

Peserta kunjungan tiba pukul 08.15 diterima di Masjid Baiturrahman Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo oleh Tim Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M), karena Aula pada saat itu sedang ada kegiatan kantor. Beberapa hal yang disampaikan melalui power point di dalam Masjid antara lain: pengenalan Lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut, Habitat hidup ikan, Jenis-jenis ikan berdasarkan Habitat Hidupnya, dan aneka olahan. 

Selanjutnya berkunjung ke Teaching Factory (Tefa) Value Added dan diajarkan tentang pembuatan Es krim oleh Ibu Endang Trowulan berbahan rumput laut dan pembuatan Siomay oleh Bapak Rudi Hidayat, dan ketika berkunjung ke Teaching Factory (Tefa) Modern di sini siswa dan guru pun diajarkan tentang pembuatan Bandeng Tanpa Duri (Batari) oleh ibu Yus Isnainita.  diduga para siswa dan ibu guru pun sangat antusitas untuk mencoba dari kedua materi diajarkan.

Masih berlanjut, sebelum mereka menuju Edu Mina Mart, mereka pun mampir ke Laboratorium Basah yang dikelola oleh Bapak Sugeng Sumadi, para siswa dan guru pun sangat senang melihat aneka warna ikan dan bertanya-tanya tentang ikan yang dipelihara tersebut.

Berkunjung ke Edu Mina Mart yang merupakan tempat pemasaran  setiap produk olahan (kerupuk, jajanan, minuman dan lain-lain) yang dihasilkan oleh tefa-tefa di Politeknik KP Sidoarjo. Beberapa dari mereka pun ada yang membeli beberapa produk, ada pula yang hanya melihat-lihat. Pada pukul 11.00 WIB peserta kunjungan beranjak untuk meninggalkan Kampus Politeknik KP Sidoarjo.   

TK VITA Surabaya menimbah ilmu di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo

Jumat 15 Pebruari 2019 – Politeknik KP Sidoarjo telah menerima kunjungan dari TK VITA Surabaya pada Kamis dan Jumat (14/2 dan 15/2).

Kunjungan oleh TK VITA diikuti oleh 64 siswa masing-masing 32 siswa dan 10 Guru pendamping yang bertujuan menunjang pembelajaran tentang “ikan” untuk menambah wawasan anak didiknya

Peserta kunjungan tiba pukul 08.30 diterima di Aula Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo oleh Tim Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M), karena hal ini merupakan bagian dari Pengabdian pada Masyarakat. Beberapa hal yang disampaikan di dalam Aula antara lain: pengenalan Lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut, Habitat hidup ikan, Jenis-jenis ikan berdasarkan Habitat Hidupnya, dan aneka olahan. 

Selanjutnya berkunjung ke Teaching Factory (Tefa) Value Added dan diajarkan tentang pembuatan Es krim oleh Ibu Endang Trowulan berbahan rumput laut dan pembuatan Siomay oleh Bapak Rudi Hidayat, dan ketika berkunjung ke Teaching Factory (Tefa) Modern di sini siswa dan guru pun diajarkan tentang pembuatan Bandeng Tanpa Duri (Batari) oleh ibu Yus Isnainita.  diduga para siswa dan ibu guru pun sangat antusitas untuk mencoba dari kedua materi diajarkan.

Masih berlanjut, sebelum mereka menuju Edu Mina Mart, mereka pun mampir ke Laboratorium Basah yang dikelola oleh Bapak Sugeng Sumadi, para siswa dan guru pun sangat senang melihat aneka warna ikan dan bertanya-tanya tentang ikan yang dipelihara tersebut.

Berkunjung ke Edu Mina Mart yang merupakan tempat pemasaran  setiap produk olahan (kerupuk, jajanan, minuman dan lain-lain) yang dihasilkan oleh tefa-tefa di Politeknik KP Sidoarjo. Beberapa dari mereka pun ada yang membeli beberapa produk, ada pula yang hanya melihat-lihat.

Di akhir kunjungan, para siswa dan guru mulai penasaran dengan menu yang telah dipesan melalui P3M berupa Snack yang berisi tempura, bandeng krispi, basko ikan, siomay, sambal dan saos sachet serta es krim. Selanjutnya pada pukul 11.00 WIB peserta kunjungan beranjak untuk meninggalkan Kampus Politeknik KP Sidoarjo.   

Penulis: R. Sugeng Rahardjo

Sejak 2014, KKP Tenggelamkan 363 Kapal Pencuri Ikan

               Sepanjang 2017, Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP) telah menenggelamkan 127 kapal pencuri ikan. Sementara selama periode 2014-2017, sebanyak 363 kapal pencuri ikan telah ditenggelamkan.

               pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)KKP Nilanto Perbowo mengatakan, salah satu capaian prioritas di tahun lalu yaitu penangkapan kapal-kapal yang melakukan tindak pencurian ikan atau illegal fishing.

Selama 2017, KKP telah memeriksa 3.727 kapal perikanan di wilayah laut Indonesia. Dari jumlah tersebut, 132 kapal ditangkap yang terdiri dari 85 kapal asing dan 47 kapal Indonesia. Penangkapan kapal-kapal tersebut karena terdapat bukti yang cukup telah melakukan illegal fishing.

Prodi AGRIBISNIS PERIKANAN Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo TAMPIL di kegiatan POSTAR

Pekan Olah raga dan Seni Taruna (POSTAR) Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo merupakan kegiatan yang selalu dilakukan pada Setiap akhir (setelah taruna harus menghadapi Ujian Akhir Semester). Kali ini kegiatan POSTAR dilaksanakan tanggal 3 – 13 Pebruari 2018, yang mempertemukan lima belas kelas dari lima Program Studi untuk bertanding secara sportif di arena lapangan outdoor maupun indoor, diantaranya: Tingkat 1 sebanyak 5 prodi/kelas, Tingkat 2 sebanyak 5 prodi/kelas dan Tingkat 3 sebanyak 5 prodi/kelas.

PORSTAR di Politeknik KP Sidoarjo melombakan/ mempertandingkan beberapa cabang olahraga dan seni, cabang olahraga antara lain: bola voly, futsal, bulu tangkis, bola basket, tarik tambang, sedangkan dari cabang seni meliputi: melukis, menari, dan band.

PORSENI yang sudah menjadi agenda setiap setelah pelaksanaan Ujian Akhir tidak hanya sebatas kegiatan rutinan belaka, melainkan juga untuk melahirkan kader-kader muda bangsa yang berkualitas dalam dunia olahraga dan dalam dunia seni. sehingga diharapkan dapat berguna ketika mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat masing-masing.

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS PERIKANAN

SIAP MENAPAK MASA DEPAN 

Program Studi Agribisnis Perikanan  (Prodi AGP) merupakan salah satu Program Studi di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo.

Visi
“Menjadi Program Studi terkemuka dan unggul dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang kompeten, berkarakter, Unggul dan berdaya saing dalam bidang  Agribisnis Perikanan “

Misi

1.  Menyelenggaran pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing dibidang Agribisnis Perikanan yang dilandasi dengan etika moral dan disiplin untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja Agribisnis Perikanan di dalam dan luar negeri

2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian terapan Agribisnis Perikanan untuk menunjang kegiatan pendidikan serta transfer IPTEK guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat terutama dalam penerapan inovasi teknologi Agribisnis Perikanan atas dasar tanggung jawab sosial kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat

4. Menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan prinsip kemitraan yang berkelanjutan dengan seluruh stakeholders baik ditingkat lokal, nasional, maupun internasional

VISITASI AKREDITASI PRODI AGRIBISNIS PERIKANAN

Program Studi Agribisnis Perikanan (Prodi AGP) merupakan salah satu prodi pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Setelah melalui penantian yang cukup lama, akhirnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni dan 15 Juni 2017 telah hadir perwakilan Asesor BAN PT yakni Dr. Jangkung Handoyo Mulyo, M.Ec (UGM Yogyakarta) dan Dr. Ir. Hj. Tuti Karyani, MSP (UNPAD Bandung) dalam rangka “Visitasi Akreditasi Program Studi Agribisnis Perikanan”. 
Dr. Bambang Suprakto, A.Pi, S.Pi, MT selaku Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo mengatakan “Program studi Agribisnis Perikanan merupakan satu-satunya prodi di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan jika dilihat dari animo calon mahasiswa, prodi Agribisnis merupakan salah satu dari 10 besar jurusan/program studi yang diminati. 

RI Akan Pakai Drone Awasi Kapal Asing Pencuri Ikan

Kepala Pelaksana Harian Satgas 115 Laksamana Madya TNI Widodo mengemukakan, Indonesia bakal memakai pesawat tanpa awak (drone) untuk mengawasi kapal asing pencuri ikan tahun depan.

Pihaknya akan membeli dua pesawat tanpa awak terlebih dahulu guna melakukan patroli maritim di perairan Indonesia.

"Pengadaan pesawat tanpa awak dua dulu, drone. Kita tidak bisa bilang harganya karena setiap negara keluarkan tipe berbeda-beda," ujarnya di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (28/12/2015).

Menurutnya, dengan ada tambahan armada berupa drone bisa membuat kegiatan pengawasan di laut jadi lebih efisien ketimbang memakai kapal.  "Kegiatan operasional akan efisien dengan menghadirkan pesawat patroli maritim. Kapal tidak perlu gerak ke tengah laut langsung," katanya.

Pesawat tanpa awak itu, lanjut dia, bertugas mengawasi dari udara ke berbagai tempat yang berpotensi tinggi terjadi praktik pencurian ikan 

"Ketika pesawat lihat potensi pelanggaran lalu kapal bergerak. Bergerak ke wilayah yang memiliki potensi tinggi pencurian dan ada kapal disediakan di dekat sana, sehingga jika ada pencurian langsung ditindak," tutur dia.

Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut  (Wakasal) ini menegaskan, pihaknya akan menekan angka praktik pencurian biota laut di Tanah Air hingga nol kasus pada tahun depan.

"Kalau bisa nol, namanya juga target. Data kerugian dari BPK yang dirilis beberapa kali itu Rp300 triliun dan itu memang data yang ada bahkan bisa lebih besar dari APBN, ini bisa kita selamatkan," tandasnya.

Menteri SUSI PUDJIASTUTI sebut Ibu sebagai SOSOK PAHLAWAN

Tak terkecuali dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ia menyebut orang tu,a terutama sosok Ibu-nya sebagai pahlawan dalam kehidupannya yang menjadikan dirinya pribadi yang kuat seperti saat ini.

“Ibu, dan juga Bapak bagi saya itu adalah seorang pahlawan . Mereka memiliki kepribadian yang kuat dan sangat demokratis,” ujar Menteri Susi saat ditemui beberapa waktu yang lalu di Jakarta.

Menurutnya, walaupun kepribadian kedua orang tuanya sangat kuat, namun dirinya bersyukur mereka tidak otoriter seperti orang tua yang biasa memiliki kepribadian seperti itu. Bahkan kedua orang tuanya memberikan kebebasan kepada dirinya untuk menjalankan hidup.

“Orang tua memberikan kebebasan tapi bertanggung jawab. Bertanggung jawab inilah yang dimiliki setiap pribadi dari sosok pahlawan,” tambahnya.

Pahlawan bagi Susi harus dapat memberikan inspirasi bagi orang di sekitar, bangsa dan negara, kelompok, agama dan bahkan lingkungan. Selain itu, sosok pahlawan harus bersedia memberikan hidup, pikiran dan badannya untuk kepentungan banyak orang.

Ada dua pahlawan nasional wanita yang dikagumi olehnya, yaitu R.A Kartini dan Cut Nyak Dien. Kartini dengan pemikiran dan tulisannya yang menunjukkan bahwa dengan keterbatannya itu tidak dapat menghentikan dia untuk memiliki banyak cita-cita, minpi dan banyak hal lain yang ingin diwujudkan. Sementara, Cut Nyak Dien berani dengan memimpin laskar untuk memperjuangkan rakyat Aceh.

“Banyak pahlawan lainnya baik yang bernama ataupun tidak (diakui), baik secara politik dan hal lainnya. Tapi intinya, pahlawan making different (membuat perubahan) untuk orang sekitarnya, kelompok, negara dan bangsa serta agama,” katanya.

Menteri Susi bersyukur dirinya berkesempatan mengenal dan memiliki banyak kawan, baik level tinggi ataupun rendah. Karena siapapun orangnya, terkadang tidak perlu orang besar melainkan orang-orang di sekeliling kita yang dapat memberikan banyak hal yang menjadi contoh untuk bangkit kembali.

Mereka, tambah Susi, kerap memberikan kebaikan, inspirasi, energi dan tenaga untuk terus bersemangat. “Kuncinya luangkan waktu sejenak untuk melihat segala sesuatu yang indah, tulus dan kebaikan. Kalau dapat energi maka bekerja lebih baik dan sukses.”

KKPNews, Jakarta – Banyak cara untuk memperingati hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember ini. Salah satunya dengan mengungkapkan dan menunjukkan rasa sayang, cinta dan terima kasih kepada sosok Ibu yang telah banyak berjasa dalam kehidupan pribadi setiap orang.

Menteri Susi Ungkap Modus Baru Aksi Illegal Fishing

JAKARTA- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan, modus baru aksi penangkapan ikan secara ilegal (illegal unreported unregulated/IUU fishing) di perairan Indonesia, agar dapat kembali melakukan aksi penangkapan ikan secara ilegal.

Dia menjelaskan, para pelaku illegal fishing tersebut mencoba menjual kapal milik mereka ke perusahaan Indonesia dengan dalih hibah kapal harga murah. Namun, Susi justru mencurigai bahwa hal tersebut hanya untuk mengganti status kapal tersebut dari eks asing menjadi kapal lokal.

"Dan sekarang juga ada modus baru, kapal-kapal eks asing mau dijual murah ke perusahaan Indonesia supaya bisa jalan lagi. Tapi kan itu tidak bisa," katanya di Gedung KKP, Jakarta, Selasa (15/12/2015). (Baca: Susi: Pelaku Illegal Fishing Tularkan Virus AIDS).

Bahkan, mantan Bos Susi Air ini mengatakan, para pejabat tinggi di Tanah Air juga mencari celah agar kapal eks asing bisa kembali mencuri ikan, dengan dalih ingin membeli kapal murah dalam jumlah yang besar. Menurutnya, hal itu hanya modus operandi baru akal-akalan para pelaku illegal fishing. (Baca:Susi Ceramahi Pejabat Dunia soal Perbudakan Sektor Perikanan).

"Bahkan pejabat-pejabat tinggi juga bilang saya mau beli kapal-kapal murah banyak. Emangnya beli duit dari mana. Bohong-bohong lagi kan. Modus operandi baru illegal fishing dengan hibah penjualan harga murah, supaya kapal eks asing itu bisa tangkap lagi. Supaya ganti status aja," tandasnya.

Diseminasi Hasil Perundingan Internasional Peningkatan Akses Pasar Hasil Perikanan

I. DASAR : 1. Undangan Ditjen P2HP Nomor: 1454/P2HP.4.1/ TU.330/VII/2015 Tanggal 15 Juli 2015
2. Surat Perintah Tugas Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Nomor: 2374/POLTEK-KP.SDA/KP.440/VIII/2015 tanggal 05 Agustus 2015

II. PELAKSANAAN
1. MATERI
Diseminasi Hasil Perundingan Internasional Peningkatan Akses Pasar Hasil Perikanan oleh Direktorat Pemasaran Luar Negeri, Ditjen P2HP
-
2. WAKTU DAN TEMPAT
Kegiatan Diseminasi Hasil Perundingan Internasional Peningkatan Akses Pasar Hasil Perikanan diselenggarakan tanggal 6 s/d 7 Agustus 2015 di Hotel Inna Simpang Surabaya.

3. PESERTA
a. Instansi Pemerintah
b. Pelaku Usaha
c. Asosiasi dan Akademisi

III. HASIL PELAKSANAAN
1. Diseminasi Hasil Perundingan Internasional Peningkatan Akses Pasar Hasil Perikanan merupakan kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), resmi dibuka tanggal 6 Agustus oleh Dirjen P2HP, Saut P Hutagalung dan Direktur Pemasaran Luar Negeri, Artati Widiarti.
2. Isi sambutan bapak Dirjen P2HP antara lain membahas Generalized System of Preference (GSP), Persiapan MEA, dan berbagai macam persoalan perikanan.
3. Perundingan internasional dilakukan dalam rangka peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar internasional
4. Salah satu hasil perundingan perdagangan internasional adalah penghapusan atau penurunan tarif bea masuk di Negara tujuan ekspor, jika menggunakan form preferensi (Form A, Form E, Form AK, Form IJEPA, dll)
5. Penurunan tarif yang sudah bisa dimanfaatkan oleh Indonesia adalah di Negara Jepang, Cina, Korea, India, Australia, New Zealand, Pakistan, ASEAN, Uni Eropa dan Amerika Serikat
6. Fasilitas penurunan tarif bea masuk bisa dimanfaatkan apabila menggunakan form SKA tertentu untuk masing-masing Negara dan memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati dengan masing-masing Negara
7. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa produk tersebut memenuhi kriteria untuk diakui sebagai produk yang berasal dari negara yang menjalin kesepakatan (ROO)
Misalnya:
- Pengusaha Indonesia mengimpor bahan baku dari Jepang, diolah di Indonesia kemudian diekspor ke Jepang lagi, maka produk tersebut dapat memperoleh tarif bea masuk dengan skema IJEPA


- Pengusaha Indonesia memproduksi ikan dalam kaleng, ikannya dari Cina, kalengnya dari Filipina, garamnya dari Indonesia, sausnya dari Malaysia, jika diekspor ke Cina, maka bisa menggunakan form ACFTA untuk mendapatkan tarif bea masuk dengan skema ACFTA
- Kandungan lokal minimal 40% (RVC 40%)
8. Jawa Timur termasuk pengguna SKA terbesar di Indonesia, sehari bisa menerbitkan 600-1500 SKA
9. Form SKA bukan hanya sebagai dokumen formalitas melainkan salah satu alat/ cara untuk mendapatkan keringanan tarif bea masuk >> daya saing meningkat
10. Pengurusan SKA dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari dengan biaya Rp 5.000,- per form.
11. Permasalahan: minimnya keikutsertaan FTA terutama yang bilateral
IV. TINDAK LANJUT
1. Pengusaha mengharapkan pemerintah dapat lebih aktif dan bersungguh-sungguh dalam melakukan perundingan dengan Negara mitra untuk menurunkan tarif bea masuk, mengingat pesaing dapat memperoleh manfaat yang lebih dibadingkan Indonesia
2. Pengusaha mengharapkan pemerintah dapat mengawal pemanfaatan SKA, sehingga kemungkinan kesalahan penerapan tarif bea masuk dapat dihindari
3. Meningkatkan komunikasi antar pengusaha dengan pelaku di Negara tujuan ekspor untuk saling melakukan update informasi preferensi penurunan tarif bea masuk
4. Pengusaha diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dengan pemerintah apabila ditemukan permasalahan dalam implementasi hasil perundingan
5. Meningkatkan sinergi menuju MEA 2015, dalam hal ini preferensi hanya dapat digunakan jika menggunakan SKA ASEAN (SKA ATIGA/ Form D)
6. Permintaan Datfar tarif yang sudah mendapatkan preferensi (KKP bersama dinas KP Jatim, Dinas Perindag Jatim akan menindaklanjuti).


Sidoarjo, 10 Agustus 2015

Yang melaksanakan tugas,





R. Sugeng Rahardjo



Lampiran. Visual Kegiatan Diseminasi Hasil Perundingan Internasional Peningkatan Akses Pasar Hasil Perikanan diselenggarakan tanggal 6 s/d 7 Agustus 2015 di Hotel Inna Simpang Surabaya.

Kerjasama Penelitian Kultur Larva Insekta Sebagai Alternatif Pakan Ikan Dosen APS-Peneliti Swiss

Kepedulian terhadap kelestarian lingkungan yang selama ini dilakukan Akademi Perikanan Sidoarjo (APS) kembali menarik perhatian peneliti asing. Kali ini lembaga penelitian dari Swiss, Eawag yang meneliti lingkungan perairan di sejumlah negara berkembang ingin berkolaborasi dengan APS untuk meneliti kultur larva insekta sebagai alternative pakan ikan. Pertemuan kerjasama ini dimulai dengan kunjungan Bart Verstappen selaku koordinator program penelitian ke APS yang diterima langsung Direktur APS, Dr. Endang Suhaedy pada Rabu, 23 April 2014. Salah satu objek yang akan diteliti dengan APS menurut Bart Verstappen yang asli warga Negara Belgia itu instalasi pengolahan air limbah APS yang selama ini belum termanfaatkan.

Melalui proyek Forward yang melakukan penelitian terapan yang mengembangkan strategi dan teknologi terpadu untuk pengelolaan sampah organic di kota-kota menengah Indonesia, Eawag berkeinginan memilih dan merancang pengolahan sampah organic untuk dijadikan produk-produk yang bernilai yang memberikan keuntungan melebihi tujuan peningkatan lingkungan hidup.

Analisis Morfologi Ikan

Taruna Akademi Perikanan Sidoarjo (APS) Jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPHP) sedang melakukan praktek menganalisis bentuk tubuh ikan pada Rabu, 2 April 2014 di laboratorium kualitas air APS. Kegiatan ini merupakan bagian tugas mata kuliah Morfologi Ikan yang harus ditempuh Taruna Remaja (Tingkat I) selama 2 SKS. Adapun alat yang digunakan dalam analisis tersebut antara lain nampan, pinset, kaca pembesar dan penggaris. Sedangkan bahan yang dipakai adalah ikan kakap, ikan bandeng dan ikan mujair. Kompetensi yang didapat dari praktek ini adalah taruna dapat menyebutkan bagian-bagian tubuh ikan secara morfologi antara lain bentuk tubuh ikan, mulut ikan, ekor ikan dan sisik ikan. Selain itu taruna harus bisa menyebutkan nama-nama sirip ikan beserta rumusnya. Taruna juga harus bisa menghitung panjang total ikan, panjang standar ikan dan panjang fork ikan serta menghitung sisik di linea lateralis. Pada pertemuan berikutnya taruna akan melakukan praktek membedah ikan dan menganalisis bentuk dalamnya. .

Proyek Break Water Tak Kunjung Usai, Nelayan Pacitan Unjuk Rasa

Pacitan - Proyek pembangunan break water (pemecah ombak) di tempat pendaratan perahu Kowang Desa Jetak Kecamatan Tulakan, Pacitan menyisakan masalah. Nelayan setempat mengeluhkan tak kunjung selesainya proyek yang didanai APBD tersebut.

Pasalnya, penimbunan bibir pantai menggunakan bongkahan batu besar justru menyebabkan perahu kesulitan bersandar.

"Jangankan perahu besar, perahu kecil seperti ini saja kesulitan bersandar karena nyangkut di batu," keluh Ali, seorang nelayan setempat sambil menunjuk perahu kecil berbahan kayu miliknya, Senin (25/11/2013).

Tak hanya menyisakan masalah bagi pemilik perahu, pembangunan proyek yang menelan anggaran lebih dari Rp 1 miliar, juga membuat warga lain merugi. Ini terkait pemanfaatan material dari lahan milik warga sekitar. Padahal, mereka suka rela menyerahkan material berupa batu untuk digunakan menimbun lokasi berak water.

Sebelumnya, lanjut Ali, atas kesepakatan dengan pihak pelaksana proyek, warga bersedia menebang seluruh tanaman di atas lahan miliknya. Selanjutnya, bongkahan batu yang terdapat di atasnya akan diangkut dan dibawa ke lokasi proyek. Buktinya, warga sudah terlanjut menebangi tanaman, namun janji pelaksana tak kunjung dipenuhi.

"Padahal informasinya, batas akhir pelaksanaan proyek tgl 25 November ini. Lha terus bagaimana ini," tandas Ali.

Pantauan detikcom, hingga pukul 16.00 WIB, puluhan nelayan masih berkumpul di lokasi proyek break water. Mereka beraudiensi dengan pihak pemerintah daerah yang diwakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan M. Yusuf Hariadi. Warga berencana menahan alat berat hingga ada kepastian penyelesaian proyek tersebut. 

Sumber : Purwo S - detikNews

Tes Cpns KKP Di APS Sangat Transparan Bagi Publik

Pelaksanaan Tes CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan di Akademi Perikanan Sidoarjo (APS) pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 Nopember 2013,  dilaksanakan dengan sistem CAT (Computer Assisted Test) dari Badan Kepegawaian Negara.  Peserta tes CPNS yang melaksanakan ujian di Akademi Perikanan Sidoarjo sebanyak 2.405 orang, dan telah melaksanakan proses verifikasi dan validasi sebagai peserta pada tanggal 27 Oktober 2013 di Kampus Akademi Perikanan Sidoarjo. Proses pelaksanaan selama 5 hari yang dimulai pada  tanggal 28 Oktober 2013 sebanyak  5 sesi, masing-masing sesi peserta mengerjakan 100 soal selama 90 menit, nilai hasil ujian dengan sistem CAT yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dilihat langsung dilayar monitor yang dipasang di area publik dan dapat diakses baik pada saat ujian berlangsung maupun setelah selesai ujian. Dengan sistem CAT ini diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap perekrutan calon CPNS Lingkup KKP positip dan kemungkinan terjadinya kecurangan dapat dihindari sekecil mungkin bahkan sampai 0 %.

Revitalisasi Tambak, Tingkatkan Percaya Diri Produsen Udang

    Program revitalisasi tambak udang melalui tambak demfarm yang digulirkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak tahun 2012 telah mengubah cara bertambak para pembudidaya udang di wilayah Pantai Utara (Pantura) khususnya di wilayah Banten dan Jawa Barat. “Tujuan awal dari program ini adalah untuk merubah mindset petambak dari semula bertambak secara individual menjadi komunal (sistim klaster/kelompok) serta memperkuat jiwa kewirausahaan di kalangan petambak tradisional. Sistim klaster diperlukan sekali agar petambak bisa mengendalikan musim tanam, asal usul benih yang berkualitas, prosedur pemeliharaannya, dan sangat bermanfaat bagi pengendalian serta isolasi penyakit”, kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto di Jakarta (21/10).

Saat ini para pembudidaya udang yang dulunya bertambak secara tradisional dan sekarang telah tergabung dalam satu kelompok serta bertambak dalam satu klaster, sudah bisa bernafas lega. Salah satu petambak udang demfarm yang berhasil adalah Carkimudin. Petambak yang sekaligus Ketua KUD Karya Bukti Sejati ini telah membuktikan bahwa budidaya dengan sistem tertutup dalam satu klaster mampu menghasilkan panen 10 ton dari 1 ha tambak dan sudah tercapai pada siklus pertama budidaya udang yang dilakukan.

“Saya tidak menyangka bahwa di daerah sini masih bisa memproduksi udang sebanyak itu. Sebelum adanya program ini, daerah tambak di Subang banyak yang mangkrak karena para pemiliknya sudah tidak mau dan mampu lagi menjalankan usaha budidaya udang. Sekarang, dengan melihat keberhasilan panen udang, tambak-tambak yang tadinya mangkrak mulai banyak dikelola oleh pemiliknya dengan modal sendiri”, katanya.

Bantuan program KKP melalui revitalisasi tambak udang, pada tahun 2012 diberikan dalam bentuk barang berupa plastik mulsa, kincir, pompa air, genset, benih udang dan juga pakan. Sedangkan untuk program revitalisasi tambak 2013, diberikan dalam bentuk plastik mulsa, kincir, pompa air, dan genset. “Hal ini untuk lebih meningkatkan rasa memiliki petambak udang terhadap program revitalisasi tambak, dan sekaligus membuka pintu perbankan untuk lebih berperan sejak awal dalam pemberian bantuan modal kepada petambak dalam mengelola usaha budidaya udang”, tambah Slamet.

KEMITRAAN

Selain berbasis pembentukan klaster atau kelompok, prinsip dari program revitalisasi adalah berbasis masyarakat. Sehingga diperlukan adanya mitra untuk menjamin operasional tambak, keberhasilan usaha dan pasar. “Mengapa kemitraan, karena pembudidaya tradisional belum mampu berbudidaya tambak dengan teknologi yang dianjurkan sehingga diperlukan modal dan teknologi serta jaminan pasar yang dimiliki oleh mitra”’ ungkap Slamet.

Pola kemitraan ini sifatnya saling menguntungkan. Petambak udang lebih mudah mendapatkan sarana produksi tambak dan mempermudah dalam pemberian bantuan modal oleh perbankan kepada petambak karena menggunakan mitra sebagai agunan.

“Pola kemitraan dalam program revitalisasi tambak ini sangat menguntungkan pihak petambak dan mitra. Petambak mudah mendapatkan sarana produksi tambak karena difasilitasi oleh mitra, sedangkan mitra memiliki kepastian usaha karena dibantu petambak dalam menjalankan usahanya. Apalagi kalau dibentuk koperasi sebagai wadah, petambak dan mitra akan sama-sama terjamin dalam melakukan usahanya, karena sudah ada koperasi sebagai wasit”, ungkap M. Hikmat Darmawan, seorang mitra tambak demfarm di wilayah desa Kemayungan, Kec. Pontang, Kab. Serang, yang lahannya di jadikan lokasi tambak demfarm dan dikelola oleh petambak udang di sekitarnya.

Saat ini sudah terbentuk Koperasi Putra Serang Mandiri yang beranggotakan 90 orang petambak yang masing-masing mengelola 1 hektar tambak udang. Melalui koperasi, pihak perbankan sudah bersedia memberikan KUR (Kredit Usaha Rakyat), yaitu BTN (Bank Tabungan Negara ) dan BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan total sebanyak Rp 8 miliar. “Diberikan kepada setiap petambak kisaran Rp 450 - 500 juta dengan jangka waktu pengembalian selama 3 tahun dan bunganya sebesar 13 % per tahun”, kata Hikmat.

Hal senada juga disampaikan oleh Mina Permana, Ketua Koperasi Putra Serang Mandiri, yang mengatakan bahwa selain untuk mengelola aset permodalan milik bersama, koperasi juga menciptakan kebersamaan di antara pembudidaya.  Anggota kelompok koperasi juga diperbolehkan menabung ataupun meminjam uang dari koperasi. Dan agar lebih berdaya guna, Koperasi Putera Serang Mandiri juga membuat produk olahan ikan yang dipasarkan ke daerah sekitar. “Hasil olahan buatan kelompok sudah ada seperti kerupuk dari rumput laut,” ujar Mina.

Lain cerita dengan tambak demfarm di wilayah Indramayu, tepatnya di Desa Sukajaya Kec. Indramayu. H. Maftuchin, Ketua Kelompok Vaname Jaya 3, yang beranggotakan 10 orang petambak  mengungkapkan bahwa awalnya dia hanya mampu berbudidaya udang di lahan yang dimilikinya saja, tetapi melalui program tambak demfarm, dengan bantuan peralatan dan sarana produksi tambak lainnya, saat ini kelompoknya sudah mengembangkan 20 ha tambak di luar tambak yang sudah ada.

“Dari dulu sebenarnya ingin berkembang, tapi modalnya kurang, dengan program ini, kami bangga sekarang bisa mandiri dan bahkan nambah lahan buat nanam udang. Rencananya udah ada 20 ha, 8 ha sudah jadi tinggal nunggu di tanam udang, yang sisanya masih diperbaiki tambaknya. Ini lagi semangat nanam udang, karena harganya lagi naek, size 30 harganya 113 ribu”, jelas Maftuchin dengan semangat.

Penambahan Luasan Tambak

            Dengan tingkat keberhasilan program revitalisasi tambak oleh KKP seperti yang dirasakan para pembudidaya di lokasi tambak demfarm sekarang ini, pembudidaya banyak yang mendapatkan shock culture karena pendapatan yang luar biasa dalam waktu singkat.

“Dampak yang dirasakan dengan adanya program ini adalah usaha budidaya udang vaname baru bermunculan disekitar tambak demfarm. Penambahan luasan tambak baru sudah mencapai 250 ha yang akan operasional dan sekitar 150 ha lagi sedang dalam konstruksi. Bahkan dari seribu hektar tambak yang direvitalisasi melalui program ini, mampu menyerap tenaga kerja baik musiman maupun tetap sebanyak 130 ribu orang. Ditambah lagi, posisi tawar udang Indonesia yang cukup tinggi di dunia karena bebas EMS, bebas residu dan bebas subsidi, industri perudangan nasional akan bergairah yang otomatis akan berdampak positif bagi para pelaku usaha di dalamnya khususnya petambak udang”, tambah Slamet.

            Melalui program revitalisasi tambak, jiwa kewirausahaan yang dibangun adalah melalui kelompok yang sehat, disiplin dan dapat menjaga perjanjian usaha serta mematuhi anjuran teknis yang diberikan. ”Kedepan menjaga komitmen sesuai perjanjian adalah ciri pengusaha kecil yang harus dibangun di Indonesia karena kita bersiap menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015 yaitu era perdagangan bebas regional ASEAN. Tugas KKP adalah mencetak pembudidaya tradisional untuk menjadi pengusaha yang mempu bersaing secara global dengan sentuhan teknologi dan pemberdayaan secara kelompok. Kondisi ini dapat dicapai salah satunya melalui program revitalisasi tambak”, tutup Slamet. 

Sosialisasikan konsep Blue Economy Menteri Kelautan & Perikanan Terbitkan Buku "Our Blue Economy: An Odyssey to Prosperity" di Forum APEC Bali 2013

Buku ini memaparkan konsep Blue Economy sebagai solusi untuk memaksimalkan potensi kekayaan laut Indonesia yang mencapai US$ 1,2 triliun per tahun

 

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sharif C. Sutardjo, hari ini meluncurkan sebuah buku mengenai konsep pengelolaan sektor kelautan bertajuk “Our Blue Economy: An Odyssey to Prosperity" di Forum APEC Bali 2013. Melalui buku, Menteri Kelautan menyampaikan berbagai macam informasi dan potensi kelautan di Indonesia, termasuk bagaimana strategi pengelolaan sektor kelautan yang tepat dan dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat.

"Buku ini memberikan gambaran kepada kita betapa besar potensi kelautan Indonesia dan bagaimana konsep Blue Economy menjadi sangat relevan untuk diterapkan. Saya berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi upaya pengembangan dan pengelolaan potensi kelautan Indonesia,” jelas Sharif pada acara Book Launch & Business Networking Kementerian Kelautan & Perikanan dengan Bloomberg TV Indonesia di Nusa Dua, Bali, Sabtu (5/10).

Sebagai negara kepulauan dengan 17.499 pulau dan memiliki garis pantai sepanjang 104 ribu kilometer atau terpanjang kedua di dunia, potensi kelautan sangat besar. Diperkirakan, potensi ekonomi di sektor kelautan, baik yang berhubungan dengan sumber daya alam dan pelayanan maritim nilainya mencapai lebih dari US $ 1,2 triliun per tahun. Dengan potensi kelautan yang demikian besar, kontribusi sektor kelautan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 22%.

Sharif mengungkapkan, saat ini dan di masa depan sektor kelautan dan perikanan semakin memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendorong perekonomian Indonesia. Buktinya, sejak strategi industrialisasi perikanan mulai dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2011, produktivitas di sektor ini terus meningkat.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal II -2013 sektor kelautan dan perikanan tumbuh 7% dibandingkan periode yang sama tahun 2012. Tingkat pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan itu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,81%.

Menurut Sharif, meskipun industrialisasi perikanan telah berhasil mendorong produktivitas dan nilai tambah di sektor kelautan terus meningkat, namun penerapan konsep Blue Economy akan semakin memperkuat pengelolaan potensi kelautan secara berkelanjutan, produktif, dan berwawasan lingkungan. Pendekatan Blue Economy juga akan mendorong pengelolaan sumber daya alam secara efisien melalui kreativitas dan inovasi teknologi.

“Konsep Blue Economy juga mengajarkan bagaimana menciptakan produk nir-limbah (zero waste), sekaligus menjawab ancaman kerentanan pangan serta krisis energi (fossil fuel). Melalui konsep Blue Economy kita akan dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mengubah kemiskinan menjadi kesejahteraan serta mengubah kelangkaan menjadi kelimpahan,” tambahnya.

Agar penerapan konsep Blue Economy berjalan dengan baik, Sharif melanjutkan, dibutuhkan sinergi diantara para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dukungan kemitraan dari masyarakat, sektor swasta, akademisi, peneliti, pakar pembangunan, lembaga nasional dan internasional mutlak harus dilakukan. Para stakeholders tersebut secara bersama-sama dapat mendorong dan mengawal transformasi menuju pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Masa depan Indonesia sesungguhnya ada di laut. Jika seluruh aset dan potensi kelautan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, seharusnya kontribusinya terhadap PDB bisa jauh lebih besar daripada saat ini. Apalagi, seperti yang sudah diproyeksikan oleh Mckinsey Global Institute, sektor kelautan (perikanan) termasuk empat pilar utama selain sumber daya alam, pertanian, dan jasa yang akan membawa Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar nomor tujuh di dunia di tahun 2030,” tegas Sharif.

FOOD SAFETY, SYARAT MUTLAK EKSPOR

Ekspor produk perikanan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2013 sudah menyentuh angka USD$ 3,9 milyar. Nilai ekspor ini berjalan parallel dengan perbaikan pengendalian mutu dan keamanan pangan atau food safety, yang terus dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). "Keamanan pangan, tidak bisa ditawar. Bahan tambahan formalin, borak atau mercury sekecil apapun akan menggagalkan produk perikanan masuk ke pasar". Demikian dikatakan Pelaksana Tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  Kelautan dan Perikanan, Achmad Poernomo, di Jakarta (6/09).

 

Ketentuan keamanan pangan atau food safety merupakan  syarat mutlak bagi setiap produk perikanan yang akan masuk pasar ekspor. Setiap negara sangat ketat pada ketentuan penerapan keamanan pangannya. Bahkan, mereka berbeda menerapkan ketentuan berdasarkan Risk Assessment (RA) masing masing negara.  Risk Assessment merupakan proses penilaian yang digunakan untuk mengidentifikasi resiko atau bahaya yang mungkin terjadi pada produk perikanan. “Upaya pengendalian mutu harus dibarengi dengan risk assessment. Untuk produk perikanan, kendatipun harga RA mahal, tetapi tetap harus dilakukan. Assessment bisa semakin kuat, bisa menopang pengendalian mutu dan keamanan pangan,” tegasnya.

 

Untuk meminimalkan biaya risk assessment, bisa dilakukan kerjasama antar berbagai instansi dan institusi terkait. Untuk produk perikanan, risk assessment bisa dilakukan dengan asosiasi, perguruan tinggi serta lembaga yang berkompeten seperti Kementerian Perindustrian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta para stakeholder perikanan. Para Stakeholder ini bisa saling kerjasama untuk memperkuat komitmen di dalam negeri. Bahkan stekeholder bisa melakukan pendekatan ke importir untuk penguatan citra produk perikanan ke luar negeri. "Risk assessment harus dibarengi dengan survey. Termasuk pemeriksaan terhadap masing-masing orang. Apalagi setiap orang akan berbeda kekuatannya dalam menerima bahan kimia misalnya. Prosedur seperti ini sudah dilakukan oleh BPOM dan ITB dalam melakukan riset keamanan pangan,” jelasnya.

 

KKP sendiri menurut Achmad Poernomo sudah memiliki alat pendeteksi bahan berbahaya yang terdapat pada produk perikanan. Untuk mendeteksi formalin atau borak, kini konsumen tidak perlu lama menunggu hasil laboratorium. KKP telah menciptakan Kit Antilin, sebagai alat pendeteksi kandungan bahan berbahaya yang terdapat pada ikan. Kit Antilin ini cukup mudah penggunaannya serta hasilnya cepat untuk diketahui. Bahkan KKP sudah mengembangkan bahan tambahan atau pengawet produk perikanan yang aman untuk dikonsumsi. “Sebenarnya kualitas ikan masih bisa dinegosiasikan, misalnya warna tidak apa-apa. Namun untuk kandungan bahan berbahaya demi keamanan pangan, tidak bisa ditolerir,” katanya.

 

 

Diversifikasi Produk

Menurut Ahmad Poernomo, produk ekspor perikanan paling banyak didominasi adalah komoditi udang dan tuna. Kemudian menyusul produk rumput laut kering. Untuk lebih kompetitif di pasar ekspor, perlu dilakukan diversifikasi produk olahan. Terutama produk olahan yang bisa masuk ke pasar-pasar retail pack. Bahkan produk ke retail pack harus diperbanyak, karena produk ini bisa langsung dipasarkan di super market yang kini jumlahnya terus meningkat. “Diversifikasi olahan ikan untuk luar negeri memang harus diperbanyak jenisnya. Apalagi, kini trend pasar lebih banyak menyukai produk siap saji dan dikemas secara cantik, praktis dalam bentuk tas menarik. Contoh produk seperti ini banyak kita jumpai dipasar luar negeri,” ujarnya.

 

Saat ini produk perikanan olahan masih bertumpu pada udang. Dari segi volume, produk udang olahan masih besar. Kemudian  disusul kelompok tuna, rajungan dan kepiting. Patin, sementara hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, jadi tidak perlu impor, karena produk patin terus berkembang. Dari semua produk ekspor, sebagian besar dalam bentuk frozen, karena relatif lebih mudah dilakukan dan tahan lama. Sedangkan pasar terbesar masih didominasi Amerika dengan nilai USD$ 1,2 milyar per tahun. Kedua, Jepang USD$ 800 juta dan yang ketiga Uni Eropa (27 negara) dengan nilai USD$ 400-500 juta.

 

Indonesia Berhasil Menyelesaikan Negosiasi Kesepakatan Kerja Sama Perikanan dengan Thailand

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Gellwyn Jusuf, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, bersama Kementerian Luar Negeri R.I. yang didampingi oleh perwakilan Pemerintah RI di Bangkok (KBRI) berhasil menyelesaikan negosiasi Memorandum Saling Pengertian (MSP) Kerjasama Bilateral di Bidang Perikanan dengan Pemerintah Thailand. MSP tersebut merupakan hasil pembahasan intensif pada pertemuan informal dengan Direktur Jenderal Perikanan Thailand dan Perwakilan Pemerintah Thailand pada tanggal 30 Juli 2013, di Bangkok-Thailand. Draft MSP yang telah disepakati kedua belah pihak diharapkan dapat ditandatangani oleh Para Menteri yang menangani Perikanan dihadapan Kedua Pimpinan Negara Indonesia dan Thailand pada saat Pertemuan Puncak Para Pimpinan APEC (APEC Leaders' Summit) yang akan diselenggarakan di Bali pada bulan Oktober 2013.

Melalui penandatanganan MSP tersebut, akan memperkuat upaya Pemerintah Indonesia dalam mendukung pembangunan di sektor perikanan melalui program industrialisasi perikanan yang saat ini tengah gencar-gencarnya dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. MSP ini juga diharapkan dapat memperkuat berbagai upaya pengingkatan investasi usaha perikanan di dalam negeri, khususnya pemberantasan praktek-praktek penangkapan ikan yang tidak sah (Illegal Fishing) yang dilakukan oleh kapal-kapal berbendera asing. MSP juga menegaskan klausul yang terkait dengan pengembalian Anak Buah Kapal (ABK) dan nelayan dari kapal-kapal berbendera Thailand yang tertangkap jika melakukan penangkapan ikan secara ilegal (IUU Fishing) di wilayah perairan Indonesia, pemulangan ABK dan nelayan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara bendera.

Dalam rangka pemberantasan IUU Fishing tersebut, kedua negara lebih lanjut menyepakati perlunya pertukaran data dan informasi, khususnya terkait dengan data ekspor dan impor produksi perikanan, data pendaratan ikan, registrasi kapal dan data penghapusan sertifikat negara asal kapal (Deletion Certificate). Disamping itu, kedua negara juga sepakat untuk menunjuk otoritas kompeten dan melaksanakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang diperluas tidak hanya untuk produk-produk perikanan hasil tangkapan di laut yang akan di re-ekspor ke Uni Eropa, tetapi penerapan SHTI akan juga meliputi semua produk yang diekspor Indonesia ke Thailand. Melalui pelaksanaan mekanisme-mekanisme tersebut diharapkan dapat diketahui dengan pasti ketertelusuran data kapal perikanan serta menjamin produk asal ikan yang didaratkan oleh kapal-kapal perikanan tersebut bukan merupakan hasil dari kegiatan IUU Fishing.

Lebih lanjut, dalam rangka peningkatan investasi usaha perikanan di Indonesia, MSP tersebut juga akan memperkuat berbagai upaya peningkatan kapasitas (capacity building) yang telah dilakukan, antara lain melalui pelaksanaan program-program peningkatan kapasitas dan keterampilan nelayan. Melalui area kerjasama ini, diharapkan para nelayan tersebut tidak hanya terampil dalam melakukan penangkapan ikan di laut, tetapi juga sekaligus dapat menjaga penanganan mutu ikan yang baik dari penangkapan sampai dengan didaratkan, sehingga dapat menjamin mutu suplai bahan baku ikan ke industri-industri pengolahan ikan di Indonesia.

Penyelesaian negoisasi MSP ini merupakan sebuah pencapaian positif dan langkah maju yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia, khususnya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengingat penyelesaian negoisasi kesepakatan telah tertunda cukup lama sejak tahun 2006. Hasil yang menggembirakan ini seolah melengkapi pencapaian positif yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang Kerjasama Perikanan. Hal ini mengingat pada bulan Mei 2013, proses negoisasi MSP yang sama dengan negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) juga telah berhasil diselesaikan dan Memorandum Saling Pengertian tersebut juga akan ditandatangani pada saat pertemuan APEC Leaders' Summit. Disamping itu, pada bulan sebelumnya Juni 2013, Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Gellwynn Jusuf, juga telah berhasil memperjuangkan diterimanya Indonesia sebagai negara Cooperating Non-Member (CNM) pada Organisasi Perikanan Tuna Regional Inter American Tropical Tuna Commission (IATTC). Dengan masuknya Indonesia sebagai CNM tersebut, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperluas wilayah penangkapan ikannya ke laut lepas dengan turut memanfaatkan sumber daya perikanan tuna di wilayah Samudera Pasifik Bagian Timur, setelah terlebih dahulu akan mendaftarkan armada penangkapan ikan ke organisasi tersebut.

Melalui berbagai pencapaian positif ini, kerjasama yang dilakukan diharapkan dapat memperkuat berbagai upaya Pemerintah dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi pada keberlanjutan pembangunan sumber daya dan usaha perikanan guna peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia.