Menteri SUSI PUDJIASTUTI sebut Ibu sebagai SOSOK PAHLAWAN

Tak terkecuali dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ia menyebut orang tu,a terutama sosok Ibu-nya sebagai pahlawan dalam kehidupannya yang menjadikan dirinya pribadi yang kuat seperti saat ini.

“Ibu, dan juga Bapak bagi saya itu adalah seorang pahlawan . Mereka memiliki kepribadian yang kuat dan sangat demokratis,” ujar Menteri Susi saat ditemui beberapa waktu yang lalu di Jakarta.

Menurutnya, walaupun kepribadian kedua orang tuanya sangat kuat, namun dirinya bersyukur mereka tidak otoriter seperti orang tua yang biasa memiliki kepribadian seperti itu. Bahkan kedua orang tuanya memberikan kebebasan kepada dirinya untuk menjalankan hidup.

“Orang tua memberikan kebebasan tapi bertanggung jawab. Bertanggung jawab inilah yang dimiliki setiap pribadi dari sosok pahlawan,” tambahnya.

Pahlawan bagi Susi harus dapat memberikan inspirasi bagi orang di sekitar, bangsa dan negara, kelompok, agama dan bahkan lingkungan. Selain itu, sosok pahlawan harus bersedia memberikan hidup, pikiran dan badannya untuk kepentungan banyak orang.

Ada dua pahlawan nasional wanita yang dikagumi olehnya, yaitu R.A Kartini dan Cut Nyak Dien. Kartini dengan pemikiran dan tulisannya yang menunjukkan bahwa dengan keterbatannya itu tidak dapat menghentikan dia untuk memiliki banyak cita-cita, minpi dan banyak hal lain yang ingin diwujudkan. Sementara, Cut Nyak Dien berani dengan memimpin laskar untuk memperjuangkan rakyat Aceh.

“Banyak pahlawan lainnya baik yang bernama ataupun tidak (diakui), baik secara politik dan hal lainnya. Tapi intinya, pahlawan making different (membuat perubahan) untuk orang sekitarnya, kelompok, negara dan bangsa serta agama,” katanya.

Menteri Susi bersyukur dirinya berkesempatan mengenal dan memiliki banyak kawan, baik level tinggi ataupun rendah. Karena siapapun orangnya, terkadang tidak perlu orang besar melainkan orang-orang di sekeliling kita yang dapat memberikan banyak hal yang menjadi contoh untuk bangkit kembali.

Mereka, tambah Susi, kerap memberikan kebaikan, inspirasi, energi dan tenaga untuk terus bersemangat. “Kuncinya luangkan waktu sejenak untuk melihat segala sesuatu yang indah, tulus dan kebaikan. Kalau dapat energi maka bekerja lebih baik dan sukses.”

KKPNews, Jakarta – Banyak cara untuk memperingati hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember ini. Salah satunya dengan mengungkapkan dan menunjukkan rasa sayang, cinta dan terima kasih kepada sosok Ibu yang telah banyak berjasa dalam kehidupan pribadi setiap orang.

Menteri Susi Ungkap Modus Baru Aksi Illegal Fishing

JAKARTA- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan, modus baru aksi penangkapan ikan secara ilegal (illegal unreported unregulated/IUU fishing) di perairan Indonesia, agar dapat kembali melakukan aksi penangkapan ikan secara ilegal.

Dia menjelaskan, para pelaku illegal fishing tersebut mencoba menjual kapal milik mereka ke perusahaan Indonesia dengan dalih hibah kapal harga murah. Namun, Susi justru mencurigai bahwa hal tersebut hanya untuk mengganti status kapal tersebut dari eks asing menjadi kapal lokal.

"Dan sekarang juga ada modus baru, kapal-kapal eks asing mau dijual murah ke perusahaan Indonesia supaya bisa jalan lagi. Tapi kan itu tidak bisa," katanya di Gedung KKP, Jakarta, Selasa (15/12/2015). (Baca: Susi: Pelaku Illegal Fishing Tularkan Virus AIDS).

Bahkan, mantan Bos Susi Air ini mengatakan, para pejabat tinggi di Tanah Air juga mencari celah agar kapal eks asing bisa kembali mencuri ikan, dengan dalih ingin membeli kapal murah dalam jumlah yang besar. Menurutnya, hal itu hanya modus operandi baru akal-akalan para pelaku illegal fishing. (Baca:Susi Ceramahi Pejabat Dunia soal Perbudakan Sektor Perikanan).

"Bahkan pejabat-pejabat tinggi juga bilang saya mau beli kapal-kapal murah banyak. Emangnya beli duit dari mana. Bohong-bohong lagi kan. Modus operandi baru illegal fishing dengan hibah penjualan harga murah, supaya kapal eks asing itu bisa tangkap lagi. Supaya ganti status aja," tandasnya.

Diseminasi Hasil Perundingan Internasional Peningkatan Akses Pasar Hasil Perikanan

I. DASAR : 1. Undangan Ditjen P2HP Nomor: 1454/P2HP.4.1/ TU.330/VII/2015 Tanggal 15 Juli 2015
2. Surat Perintah Tugas Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Nomor: 2374/POLTEK-KP.SDA/KP.440/VIII/2015 tanggal 05 Agustus 2015

II. PELAKSANAAN
1. MATERI
Diseminasi Hasil Perundingan Internasional Peningkatan Akses Pasar Hasil Perikanan oleh Direktorat Pemasaran Luar Negeri, Ditjen P2HP
-
2. WAKTU DAN TEMPAT
Kegiatan Diseminasi Hasil Perundingan Internasional Peningkatan Akses Pasar Hasil Perikanan diselenggarakan tanggal 6 s/d 7 Agustus 2015 di Hotel Inna Simpang Surabaya.

3. PESERTA
a. Instansi Pemerintah
b. Pelaku Usaha
c. Asosiasi dan Akademisi

III. HASIL PELAKSANAAN
1. Diseminasi Hasil Perundingan Internasional Peningkatan Akses Pasar Hasil Perikanan merupakan kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), resmi dibuka tanggal 6 Agustus oleh Dirjen P2HP, Saut P Hutagalung dan Direktur Pemasaran Luar Negeri, Artati Widiarti.
2. Isi sambutan bapak Dirjen P2HP antara lain membahas Generalized System of Preference (GSP), Persiapan MEA, dan berbagai macam persoalan perikanan.
3. Perundingan internasional dilakukan dalam rangka peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar internasional
4. Salah satu hasil perundingan perdagangan internasional adalah penghapusan atau penurunan tarif bea masuk di Negara tujuan ekspor, jika menggunakan form preferensi (Form A, Form E, Form AK, Form IJEPA, dll)
5. Penurunan tarif yang sudah bisa dimanfaatkan oleh Indonesia adalah di Negara Jepang, Cina, Korea, India, Australia, New Zealand, Pakistan, ASEAN, Uni Eropa dan Amerika Serikat
6. Fasilitas penurunan tarif bea masuk bisa dimanfaatkan apabila menggunakan form SKA tertentu untuk masing-masing Negara dan memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati dengan masing-masing Negara
7. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa produk tersebut memenuhi kriteria untuk diakui sebagai produk yang berasal dari negara yang menjalin kesepakatan (ROO)
Misalnya:
- Pengusaha Indonesia mengimpor bahan baku dari Jepang, diolah di Indonesia kemudian diekspor ke Jepang lagi, maka produk tersebut dapat memperoleh tarif bea masuk dengan skema IJEPA


- Pengusaha Indonesia memproduksi ikan dalam kaleng, ikannya dari Cina, kalengnya dari Filipina, garamnya dari Indonesia, sausnya dari Malaysia, jika diekspor ke Cina, maka bisa menggunakan form ACFTA untuk mendapatkan tarif bea masuk dengan skema ACFTA
- Kandungan lokal minimal 40% (RVC 40%)
8. Jawa Timur termasuk pengguna SKA terbesar di Indonesia, sehari bisa menerbitkan 600-1500 SKA
9. Form SKA bukan hanya sebagai dokumen formalitas melainkan salah satu alat/ cara untuk mendapatkan keringanan tarif bea masuk >> daya saing meningkat
10. Pengurusan SKA dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari dengan biaya Rp 5.000,- per form.
11. Permasalahan: minimnya keikutsertaan FTA terutama yang bilateral
IV. TINDAK LANJUT
1. Pengusaha mengharapkan pemerintah dapat lebih aktif dan bersungguh-sungguh dalam melakukan perundingan dengan Negara mitra untuk menurunkan tarif bea masuk, mengingat pesaing dapat memperoleh manfaat yang lebih dibadingkan Indonesia
2. Pengusaha mengharapkan pemerintah dapat mengawal pemanfaatan SKA, sehingga kemungkinan kesalahan penerapan tarif bea masuk dapat dihindari
3. Meningkatkan komunikasi antar pengusaha dengan pelaku di Negara tujuan ekspor untuk saling melakukan update informasi preferensi penurunan tarif bea masuk
4. Pengusaha diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dengan pemerintah apabila ditemukan permasalahan dalam implementasi hasil perundingan
5. Meningkatkan sinergi menuju MEA 2015, dalam hal ini preferensi hanya dapat digunakan jika menggunakan SKA ASEAN (SKA ATIGA/ Form D)
6. Permintaan Datfar tarif yang sudah mendapatkan preferensi (KKP bersama dinas KP Jatim, Dinas Perindag Jatim akan menindaklanjuti).


Sidoarjo, 10 Agustus 2015

Yang melaksanakan tugas,





R. Sugeng Rahardjo



Lampiran. Visual Kegiatan Diseminasi Hasil Perundingan Internasional Peningkatan Akses Pasar Hasil Perikanan diselenggarakan tanggal 6 s/d 7 Agustus 2015 di Hotel Inna Simpang Surabaya.

KKP RAIH BKN AWARD 2015

KKPNews-Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun ini berhasil meraih penghargaan BKN Award padakategori Implementasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian (SAPK) Terbaik Tahun 2015. KKP mendapat peringkat ketiga setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Luar Negeri.

Penghargaan diserahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana pada acara Rakornas Kepegawaian yang diselenggarakan BKN di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (10/6). Sebelumnya, acara dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga turut menyaksikan penyerahan penghargaan kepada KKP, yang diwakili oleh Kepala Biro Kepegawaian Supranawa Yusuf.

“Penghargaan BKN Award ini didapatkan atas prestasi dan kerja keras KKP dalam mengelola dan mengembangkan sistem kepegawaian”, ujar Kepala Biro Kepegawaian Supranawa Yusuf usai menerima penghargaan.

Ia menuturkan, penilaian dilakukan terhadap pengelolaan kepegawaian meliputi beberapa aspek yaitu mulai dari perencanaan, rekrutmen, pengelolaan data mutasi kepegawaian, hingga pembangunan sistem aplikasinya. Kategori implementasi SAPK diberikan kepada Kementerian Lembaga atau Pemda yang telah berhasil menerapkan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian terbaik sehingga kepegawaian dilakukan secara online dan sitematik.

Menurut Ketua Bidang BKN Award Panitia Rakornas Kepegawaian 2015 Aris Windiyanto, semangat BKN Award sejalan dengan Nawa Cita Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla 2014-2019 yakni membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

“BKN Award sebagai wujud langkah BKN mensukseskan Nawa Cita Kabinet Kerja Jokowi-JK 2014-2015, sekaligus penghargaan atas komitmen pengelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berkinerja, dan berkualitas tinggi,” ujar Aris Windiyanto.

Acara Rakornas berlangsung meriah dengan dihadiri oleh seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Turut hadir pada acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta para pejabat Deputi lingkup BKN.

Sebagai informasi, saat ini KKP memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 10.876 orang yang terdiri dari 3.582 orang di kantor pusat dan 7.294 orang di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah itu terdiri dari 7.689 pria dan 3.187 wanita. (IN/DS).