KKPNews-Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun ini berhasil meraih penghargaan BKN Award padakategori Implementasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian (SAPK) Terbaik Tahun 2015. KKP mendapat peringkat ketiga setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Luar Negeri.
Penghargaan diserahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana pada acara Rakornas Kepegawaian yang diselenggarakan BKN di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (10/6). Sebelumnya, acara dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga turut menyaksikan penyerahan penghargaan kepada KKP, yang diwakili oleh Kepala Biro Kepegawaian Supranawa Yusuf.
“Penghargaan BKN Award ini didapatkan atas prestasi dan kerja keras KKP dalam mengelola dan mengembangkan sistem kepegawaian”, ujar Kepala Biro Kepegawaian Supranawa Yusuf usai menerima penghargaan.
Ia menuturkan, penilaian dilakukan terhadap pengelolaan kepegawaian meliputi beberapa aspek yaitu mulai dari perencanaan, rekrutmen, pengelolaan data mutasi kepegawaian, hingga pembangunan sistem aplikasinya. Kategori implementasi SAPK diberikan kepada Kementerian Lembaga atau Pemda yang telah berhasil menerapkan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian terbaik sehingga kepegawaian dilakukan secara online dan sitematik.
Menurut Ketua Bidang BKN Award Panitia Rakornas Kepegawaian 2015 Aris Windiyanto, semangat BKN Award sejalan dengan Nawa Cita Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla 2014-2019 yakni membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
“BKN Award sebagai wujud langkah BKN mensukseskan Nawa Cita Kabinet Kerja Jokowi-JK 2014-2015, sekaligus penghargaan atas komitmen pengelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berkinerja, dan berkualitas tinggi,” ujar Aris Windiyanto.
Acara Rakornas berlangsung meriah dengan dihadiri oleh seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Turut hadir pada acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta para pejabat Deputi lingkup BKN.
Sebagai informasi, saat ini KKP memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 10.876 orang yang terdiri dari 3.582 orang di kantor pusat dan 7.294 orang di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah itu terdiri dari 7.689 pria dan 3.187 wanita. (IN/DS).
No comments:
Post a Comment