SBY Terbitkan Keppres Sail Komodo

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 8 tahun 2013 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Komodo tahun 2013. 

Keppres tersebut diterbitkan pada akhir Februari lalu. Disebutkan dalam Keppres tersebut, Sail Komodo 2013 digelar untuk percepatan pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan dan pariwisata Indonesia. 

Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, masyarakat khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil bisa meningkat kesejahteraannya. Dalam susunan Panitia Nasional, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono ditunjuk sebagai Ketua Pengarah Sail Komodo 2013.

Yudisium Kelulusan Taruna APS Semester Gasal Tahun Akademik 2012/2013

 Nilai Akademik dan Nilai Kepribadian Menjadi Kunci Kelulusan

Taruna Akademi Perikanan Sidoarjo (APS) semester I, III dan V tahun akademik 2012/2013 melaksanakan Yudisium Kelulusan pada Jumat (22/2) di Aula Kampus APS. 

Sebelumnya 355 taruna Jurusan Teknologi Budidaya Perikanan (TBP) dan Jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPHP) itu melaksanakan ujin akhir semester pada 4-8 Pebruari 2013. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan yudisium di Stasiun Lapangan Praktek (SLP) APS di Paciran Lamongan dan Pulokerto Pasuruan karena taruna semester III TBP tengah melaksanakan blok perkuliahan di out station (SLP).

Penyebab Pertumbuhan Ikan Tidak Seragam

PerikananIndonesia.com – Biasa kita temui selalu ada saja pertumbuhan ikan yang berada di dalam satu kolam yang tidak seragam. Hal itu dapat membuat pada saat waktu panen, ikan yang diangkat dari kolam akan memiliki beragam ukuran. Permasalah itu merupakan sebuah kerugian tersendiri untuk para pembudidaya ikan, dikarenakan harga untuk ikan yang berukuran kecil jauh berbeda dengan ikan yang berukuran besar. Kondisi seperti ini bisa saja terjadi terhadap jenis ikan apa saja, entah itu ikan air laut ataupun ikan air tawar, baik saat berada dalam tahap pendederan ataupun pembesaran.

Perlu kita ketahui bahwa ada beragam faktor yang merupakan penyebab dari tidak seragamnya ukuran ikan di kolam kita. Faktor yang pertama adalah masalah stok makanan yang berada dalam jumlah yang tidak mencukupi. Apabila makanan yang kita sediakan jumlahnya kurang maka akan terdapat beberapa ikan yang tidak mendapatkan cukup makanan dikarenakan ikan tersebut kalah di dalam persaingan. Akibat dari hal tersebut yaitu ada beberapa ikan yang pertumbuhannya menjadi terhambat, apalagi saat berada dalam kondisi yang ekstrem ikan-ikan yang ukurannya jauh lebih kecil dapat terkena serangan oleh ikan yang ukurannya jauh lebih besar sehingga ikan tersebut dapat mengalami luka-luka bahkan bisa menyebabkan adanya kematian.

Sosialisasi Penilaian Prestasi Kinerja PNS sesuai PP No. 46 Tahun 2011

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawainya, dan untuk mewujudkan reformasi birokrasi khususnya pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai yang diamanatkan UU 43 tahun 1999, pembinaan PNS kini dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Untuk menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. Penilaian kinerja yang diatur dalam PP 10 tahun 1979 melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sebagai bagian pembinaan PNS ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum dalam pembinaan PNS. DP3 yang lebih ditekankan kepada aspek perilaku PNS tidak dapat mengukur secara langsung produktivitas dan hasil akhir kerja PNS. Selain itu penilaian DP3 acapkali memiliki bias dan subjektifitas yang tinggi. Seringkali pemberi nilai dalam DP3 memasukkan pendapat pribadinya dan nilai yang didapatkan akan bervariasi tergantung pada pejabat penilai.

DP3 PNS cenderung terjebak ke dalam proses formalitas dan tidak berkaitan langsung dengan apa yang telah dikerjakan PNS. Proses penilaian yang bersifat rahasia juga kurang memiliki nilai edukatif karena hasil penilaian tidak dikomunikasikan secara terbuka. Atasan langsung sebagai pejabat penilai pun hanya sekedar memberikan penilaian dan tidak memberikan tindak lanjut dari penilaian.

Hal tersebut menjadi pertimbangan pemerintah untuk menyempurnakan DP3 menjadi penilaian prestasi kerja PNS dengan terbitnya Peraturan Pemerintah  Nomor  46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Berbeda dengan DP3 penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur yaitu Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan bobot nilai sebesar 60%  dan perilaku kerja sebesar 40%. Penilaian SKP meliputi aspek-aspek seperti kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya sementara penilaian perilaku kerja meliputi orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Adapun unsur penilaian dalam PP 10 tahun 1979 yang tidak tercantum dalam PP 46 tahun 2011, yaitu : Kesetiaan dan Kejujuran.

Akademi Perikanan Sidoarjo (APS) sebagai salah satu  Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berusaha mencermati dan menindak lanjuti peraturan baru tersebut, walaupun peraturan pemerintah ini berlaku mulai tahun 2014. Maka dari itu pada  hari Jumat tanggal 15 Februari 2012, telah diselenggarakan sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS kepada seluruh pegawai APS. Drs. Santoso, M.S,  yang sebelumnya ditugaskan mengikuti sosialisasi peraturan pemerintah tersebut mempresentasikan informasi yang didapat kepada sekitar 80 pegawai APS.

Acara sosialisasi PP 46 tahun 2011 tersebut, dibuka oleh Direktur Akademi Perikanan Sidoarjo Dr. Endang Suhaedy, A.Pi., MM, M. Si, yang dalam sambutannya mengharap perhatian seluruh PNS-APS untuk semakin meningkatkan kinerja dan menaati seluruh peraturan yang berlaku, sejalan dengan reformasi birokrasi serta terkait dengan remunerasi.

 Dalam sistem penilaian prestasi kerja ini setiap PNS wajib menyusun SKP sesuai rancangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang telah ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi. SKP yang disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan kegiatan tugas jabatan harus mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan organisasi, sehingga SKP masing-masing pegawai mengerucut seperti piramida, yang berarti seluruh kinerja PNS secara berjenjang harus mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Selain itu setiap target dan tugas jabatan yang dilaksanakan sebagai kontrak kerja harus diwujudkan dengan mempertimbangkan aspek kualitas, kuantitas, waktu dan biaya. SKP ini ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan sebagai dasar penilaian prestasi kerja pada akhir tahun pada bulan Desember.

Diingatkan pula oleh penyaji, bahwa Pasal 9 angka 12 dan Pasal 10 angka 10 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dinyatakan apabila pencapaian SKP pada akhir tahun hanya mencapai antara 25% s.d 50%, PNS yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin sedang, dan yang SKPnya dibawah 25% dikenakan hukuman disiplin berat.(red-wartaaps)