Bicara Pencurian Ikan, Sri Mulyani: RI Rugi Rp 260 Triliun

Jakarta -Pengelolaan ekonomi berbasis sumber daya alam (SDA) di Indonesia perlu terus diperbaiki. Banyak kerugian yang diderita oleh negara, karena pengelolaan SDA yang amburadul.

Direktur Bank Dunia, Sri Mulyani mengatakan, hanya melalui sektor perikanan, Indonesia bisa kaya. Sumber daya alam dari laut dan pesisir, menurut Sri Mulyani, bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

"Indonesia memiliki lebih dari 2,6 juta nelayan dan 140 juta penduduk yang mata‎ pencahariannya bergantung pada eksosistem laut dan pesisir. Tetapi hampir 65% terumbu karang di Indonesia terancam, karena penangkapan ikan secara berlebihan. Penangkapan ikan secara liar dan ilegal telah merugikan negara sekitar US$ 20 miliar (Rp 260 T) dari total pendapatan," tutur Sri saat konferensi Green Infrastructure Summit, yang diadakan oleh Kadin di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Mantan Menteri Keuangan ini mengatakan, dampak pencurian ikan ini sangat besar. Tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia berada di wilayah pesisir. Sri Mulyani mengapresiasi langkah pemerintah lewat Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang berani menertibkan pencurian ikan ini.

"Perkembangan terakhir melalui kebijakan pemerintah telah memberikan harapan untuk sektor perikana‎n. Salah stau kebijakannya adalah soal moratorium izin penangkapan ikan baru untuk operasi besar penangkapan ikan dapat menjaga populasi ikan. Pejabat kementerian yang melanggar peraturan kini sedang ditindak," papar Sri Mulyani.

Selain perikanan, Sri Mulyani juga menyinggung persoalan SDA di sektor kehutanan. Namun tidak ada pemberdayaan ekonomi di sektor kehutanan. Banyak hutan rusak oleh pebisnis tak bertanggung jawab 

"Pada 2009, diperkirakan Indonesia telah rugi hingga 10 persen dari PDB per tahun akibat kerusakan lingkungan," katanya.

Konversi lahan gambut menjadi perkebunan mengakibatkan kerusakan. Selama tiga bulan di 2014, Sri Mulyani mengatakan, kebakaran hutan menyebabkan kerusakan sebesar kurang lebih US$ 1 miliar.

Belum lagi pembalakan liar, yang membuat Indonesia kehilangan US$ 4 miliar, atau sekitar Rp 52 triliun setiap tahun. Harus ada transparansi pemerintah dalam pengelolaan sektor ini. Pembangunan yang mengedepankan kelestarian lingkungan perlu dilakukan oleh Indonesia.

"Banyak yang khawatir bahwa pembangunan ramah lingkungan akan lebih mahal, menghambat output atau sebaiknya hanya menjadi keprihatian negara-negara maju. Namun ketakutan ini berlebihan. Pertumbuhan berkelanjutan tidak mahal dan bisa dilakukan," jelas Sri Mulyani.

(dnl/hen)