KPK: Menteri Susi Harus Diberi Ruang untuk Berantas Illegal Fishing

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti 'curhat' kepada pimpinan KPK terkait beberapa kendala dalam menuntaskan illegal fishing. Mendengar keluh kesah itu, Ketua KPK Abraham Samad berpendapat Menteri Susi harus diberi ruang yang luas untuk memberantas illegal fishing. Jangan lagi ada pihak-pihak yang coba menghalangi.

"Saya ingin menegaskan telah melakukan rapat koordinasi laut dan perikanan. Ada beberapa poin yang digarisbawahi bahwa ternyata Kementerian Kelautan dan Perikanan punya konsentrasi kuat untuk keamanan menegakkan pelanggaran-pelanggaran. Tapi sayangnya dari hasil pengamatan KPK ada beberapa misalnya kementerian atau institusi tidak terlalu memberikan ruang atau dukungan yang kuat terhadap konsentrasi terhadap untuk menyelamatkan laut dan perikanan kita‎," kata Abraham Samad di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2014).

Samad berharap Menteri Susi bisa dapat dukungan penuh dari TNI dan Polri karena yang berwenang untuk menindak dan menenggelamkan kapal pencuri ikan adalah TNI dan Polri. Hal ini perlu adanya dukungan beberapa pihak untuk selalu berkoordinasi agar kegiatan mulia ini dapat terlaksana dengan baik. 

"Saya ingin menegaskan bahwa pihak yang terkait dalam komitmen bersama untuk segera merealisasikan penyelamatan sumber daya alam, konkretnya pihak-pihak terkait TNI dan kepolisian harus memberi dukungan kuat, memberikan support kuat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera berkonsentrasi menyelamatkan laut kita dan perikanan kita," jelas Samad.

Soal penindakan kapal pencuri ikan, Ketua KPK berharap prosesnya bisa dipercepat. Sebisa mungkin, proses hukum untuk menindak kapal pencuri ikan dilakukan dengan cepat dan tidak berbelit-belit.

"‎Terpenting haruslah dijauhi hal-hal yang sifatnya sangat birokratis dan berbelit-belit dan terpenting adalah di lapangan harus segera dilakukan tindakan konkret. Saya pikir untuk sementara itu KPK memberi dukungan kuat, kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera melakukan langkah konkret untuk menyelamatkan sumber daya alam laut‎," tegas Samad.