PEMILIHAN DEMOKRATIS

PEMILIHAN DEMOKRATIS” bukan sekedar lambang ... tetapi pemilihan yang kompetitif, berkala, inklusif (luas) dan definitif, dimana PARA PENGAMBIL KEPUTUSAN UTAMA DALAM PEMERINTAH DIPILIH OLEH WARGA NEGARA yang menikmati kebebasan luas untuk mengkritik pemerintah, menerbitkan kritik mereka dan menawarkan alternatif.

DEMOKRASI

Kata “demokrasi” berasal dari bahasa latin “demos” = rakyat dan “cratein atau cratos” = kekuasaan è rakyat yang berkuasa atau government or rule by the people.

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Pasal 2 UUD 1945 yang menetapkan hak dan kewajiban warga negara mencakup pasal:  27, 28, 29, 30 dan 31.

• PASAL 27 AYAT (1):

 NEGARA, BANGSA DAN RAKYAT INDONESIA

RAKYAT INDONESIA sudah berproses menjadi BANGSA, kemudian dengan perang kemerdekaan bangsa Indonesia MEMBENTUK NEGARA dengan menguasai wilayah bangsa itu secara bertahap:

1.    Menundukkan saingannya dalam hal ini Belanda yang ingin kembali menjajah.

2.    Menentukan batas-batas wilayah kekuasannya  (wilayah Hindia Belanda).

3.    Membentuk polisi dan pengadilan untuk menciptakan ketertiban, dan

4.    Tahap penetrasi administrasi yaitu PEMBENTUKAN BIROKRASI UNTUK MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DAN PENGUMPULAN PAJAK.