Diseminasi Hasil Perundingan Internasional Peningkatan Akses Pasar Hasil Perikanan

I. DASAR : 1. Undangan Ditjen P2HP Nomor: 1454/P2HP.4.1/ TU.330/VII/2015 Tanggal 15 Juli 2015
2. Surat Perintah Tugas Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Nomor: 2374/POLTEK-KP.SDA/KP.440/VIII/2015 tanggal 05 Agustus 2015

II. PELAKSANAAN
1. MATERI
Diseminasi Hasil Perundingan Internasional Peningkatan Akses Pasar Hasil Perikanan oleh Direktorat Pemasaran Luar Negeri, Ditjen P2HP
-
2. WAKTU DAN TEMPAT
Kegiatan Diseminasi Hasil Perundingan Internasional Peningkatan Akses Pasar Hasil Perikanan diselenggarakan tanggal 6 s/d 7 Agustus 2015 di Hotel Inna Simpang Surabaya.

3. PESERTA
a. Instansi Pemerintah
b. Pelaku Usaha
c. Asosiasi dan Akademisi

III. HASIL PELAKSANAAN
1. Diseminasi Hasil Perundingan Internasional Peningkatan Akses Pasar Hasil Perikanan merupakan kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), resmi dibuka tanggal 6 Agustus oleh Dirjen P2HP, Saut P Hutagalung dan Direktur Pemasaran Luar Negeri, Artati Widiarti.
2. Isi sambutan bapak Dirjen P2HP antara lain membahas Generalized System of Preference (GSP), Persiapan MEA, dan berbagai macam persoalan perikanan.
3. Perundingan internasional dilakukan dalam rangka peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar internasional
4. Salah satu hasil perundingan perdagangan internasional adalah penghapusan atau penurunan tarif bea masuk di Negara tujuan ekspor, jika menggunakan form preferensi (Form A, Form E, Form AK, Form IJEPA, dll)
5. Penurunan tarif yang sudah bisa dimanfaatkan oleh Indonesia adalah di Negara Jepang, Cina, Korea, India, Australia, New Zealand, Pakistan, ASEAN, Uni Eropa dan Amerika Serikat
6. Fasilitas penurunan tarif bea masuk bisa dimanfaatkan apabila menggunakan form SKA tertentu untuk masing-masing Negara dan memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati dengan masing-masing Negara
7. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa produk tersebut memenuhi kriteria untuk diakui sebagai produk yang berasal dari negara yang menjalin kesepakatan (ROO)
Misalnya:
- Pengusaha Indonesia mengimpor bahan baku dari Jepang, diolah di Indonesia kemudian diekspor ke Jepang lagi, maka produk tersebut dapat memperoleh tarif bea masuk dengan skema IJEPA


- Pengusaha Indonesia memproduksi ikan dalam kaleng, ikannya dari Cina, kalengnya dari Filipina, garamnya dari Indonesia, sausnya dari Malaysia, jika diekspor ke Cina, maka bisa menggunakan form ACFTA untuk mendapatkan tarif bea masuk dengan skema ACFTA
- Kandungan lokal minimal 40% (RVC 40%)
8. Jawa Timur termasuk pengguna SKA terbesar di Indonesia, sehari bisa menerbitkan 600-1500 SKA
9. Form SKA bukan hanya sebagai dokumen formalitas melainkan salah satu alat/ cara untuk mendapatkan keringanan tarif bea masuk >> daya saing meningkat
10. Pengurusan SKA dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari dengan biaya Rp 5.000,- per form.
11. Permasalahan: minimnya keikutsertaan FTA terutama yang bilateral
IV. TINDAK LANJUT
1. Pengusaha mengharapkan pemerintah dapat lebih aktif dan bersungguh-sungguh dalam melakukan perundingan dengan Negara mitra untuk menurunkan tarif bea masuk, mengingat pesaing dapat memperoleh manfaat yang lebih dibadingkan Indonesia
2. Pengusaha mengharapkan pemerintah dapat mengawal pemanfaatan SKA, sehingga kemungkinan kesalahan penerapan tarif bea masuk dapat dihindari
3. Meningkatkan komunikasi antar pengusaha dengan pelaku di Negara tujuan ekspor untuk saling melakukan update informasi preferensi penurunan tarif bea masuk
4. Pengusaha diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dengan pemerintah apabila ditemukan permasalahan dalam implementasi hasil perundingan
5. Meningkatkan sinergi menuju MEA 2015, dalam hal ini preferensi hanya dapat digunakan jika menggunakan SKA ASEAN (SKA ATIGA/ Form D)
6. Permintaan Datfar tarif yang sudah mendapatkan preferensi (KKP bersama dinas KP Jatim, Dinas Perindag Jatim akan menindaklanjuti).


Sidoarjo, 10 Agustus 2015

Yang melaksanakan tugas,





R. Sugeng Rahardjo



Lampiran. Visual Kegiatan Diseminasi Hasil Perundingan Internasional Peningkatan Akses Pasar Hasil Perikanan diselenggarakan tanggal 6 s/d 7 Agustus 2015 di Hotel Inna Simpang Surabaya.

KKP RAIH BKN AWARD 2015

KKPNews-Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun ini berhasil meraih penghargaan BKN Award padakategori Implementasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian (SAPK) Terbaik Tahun 2015. KKP mendapat peringkat ketiga setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Luar Negeri.

Penghargaan diserahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana pada acara Rakornas Kepegawaian yang diselenggarakan BKN di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (10/6). Sebelumnya, acara dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga turut menyaksikan penyerahan penghargaan kepada KKP, yang diwakili oleh Kepala Biro Kepegawaian Supranawa Yusuf.

“Penghargaan BKN Award ini didapatkan atas prestasi dan kerja keras KKP dalam mengelola dan mengembangkan sistem kepegawaian”, ujar Kepala Biro Kepegawaian Supranawa Yusuf usai menerima penghargaan.

Ia menuturkan, penilaian dilakukan terhadap pengelolaan kepegawaian meliputi beberapa aspek yaitu mulai dari perencanaan, rekrutmen, pengelolaan data mutasi kepegawaian, hingga pembangunan sistem aplikasinya. Kategori implementasi SAPK diberikan kepada Kementerian Lembaga atau Pemda yang telah berhasil menerapkan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian terbaik sehingga kepegawaian dilakukan secara online dan sitematik.

Menurut Ketua Bidang BKN Award Panitia Rakornas Kepegawaian 2015 Aris Windiyanto, semangat BKN Award sejalan dengan Nawa Cita Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla 2014-2019 yakni membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

“BKN Award sebagai wujud langkah BKN mensukseskan Nawa Cita Kabinet Kerja Jokowi-JK 2014-2015, sekaligus penghargaan atas komitmen pengelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berkinerja, dan berkualitas tinggi,” ujar Aris Windiyanto.

Acara Rakornas berlangsung meriah dengan dihadiri oleh seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Turut hadir pada acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta para pejabat Deputi lingkup BKN.

Sebagai informasi, saat ini KKP memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 10.876 orang yang terdiri dari 3.582 orang di kantor pusat dan 7.294 orang di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah itu terdiri dari 7.689 pria dan 3.187 wanita. (IN/DS).

Bicara Pencurian Ikan, Sri Mulyani: RI Rugi Rp 260 Triliun

Jakarta -Pengelolaan ekonomi berbasis sumber daya alam (SDA) di Indonesia perlu terus diperbaiki. Banyak kerugian yang diderita oleh negara, karena pengelolaan SDA yang amburadul.

Direktur Bank Dunia, Sri Mulyani mengatakan, hanya melalui sektor perikanan, Indonesia bisa kaya. Sumber daya alam dari laut dan pesisir, menurut Sri Mulyani, bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

"Indonesia memiliki lebih dari 2,6 juta nelayan dan 140 juta penduduk yang mata‎ pencahariannya bergantung pada eksosistem laut dan pesisir. Tetapi hampir 65% terumbu karang di Indonesia terancam, karena penangkapan ikan secara berlebihan. Penangkapan ikan secara liar dan ilegal telah merugikan negara sekitar US$ 20 miliar (Rp 260 T) dari total pendapatan," tutur Sri saat konferensi Green Infrastructure Summit, yang diadakan oleh Kadin di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Mantan Menteri Keuangan ini mengatakan, dampak pencurian ikan ini sangat besar. Tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia berada di wilayah pesisir. Sri Mulyani mengapresiasi langkah pemerintah lewat Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang berani menertibkan pencurian ikan ini.

"Perkembangan terakhir melalui kebijakan pemerintah telah memberikan harapan untuk sektor perikana‎n. Salah stau kebijakannya adalah soal moratorium izin penangkapan ikan baru untuk operasi besar penangkapan ikan dapat menjaga populasi ikan. Pejabat kementerian yang melanggar peraturan kini sedang ditindak," papar Sri Mulyani.

Selain perikanan, Sri Mulyani juga menyinggung persoalan SDA di sektor kehutanan. Namun tidak ada pemberdayaan ekonomi di sektor kehutanan. Banyak hutan rusak oleh pebisnis tak bertanggung jawab 

"Pada 2009, diperkirakan Indonesia telah rugi hingga 10 persen dari PDB per tahun akibat kerusakan lingkungan," katanya.

Konversi lahan gambut menjadi perkebunan mengakibatkan kerusakan. Selama tiga bulan di 2014, Sri Mulyani mengatakan, kebakaran hutan menyebabkan kerusakan sebesar kurang lebih US$ 1 miliar.

Belum lagi pembalakan liar, yang membuat Indonesia kehilangan US$ 4 miliar, atau sekitar Rp 52 triliun setiap tahun. Harus ada transparansi pemerintah dalam pengelolaan sektor ini. Pembangunan yang mengedepankan kelestarian lingkungan perlu dilakukan oleh Indonesia.

"Banyak yang khawatir bahwa pembangunan ramah lingkungan akan lebih mahal, menghambat output atau sebaiknya hanya menjadi keprihatian negara-negara maju. Namun ketakutan ini berlebihan. Pertumbuhan berkelanjutan tidak mahal dan bisa dilakukan," jelas Sri Mulyani.

(dnl/hen) 

Menteri Susi Beber Alasan Asing Lebih Suka Curi Ikan RI

Liputan6.com, Jakarta - Pencurian ikan di wilayah Indonesia masih sangat sering terjadi. Hal ini ternyata bukan hanya karena lemahnya pengawasan, tetapi karena banyaknya pungutan sehingga kapal asing lebih suka mencuri daripada berinvestasi di Indonesia.

"Retribusi di beberapa wilayah masuk kewenangan provinsi dan kabupetan. Kita akan usahakan untuk dibebaskan karena ini yang membuat investor hanya mau tangkap dan pergi," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014).

Dia menjelaskan, persentase pungutan untuk kegiatan penangkapan di Indonesia sangat jauh berbeda dengan di Malaysia. Jika di Malaysia, total pungutan yang dikenakan hanya sebesar 3 persen. Sedangkan di Indonesia bisa mencapai 40 persen.

"Di Malaysia, investor dapat keringanan. Di Indonesia, urus PT kena biaya, urus izin prinsip kena biaya, mesinnya bayar, kredit perikanan 12 persen-15 persen, masuk pelelangan ikan kena retribusi 4 persen, total sudah kena 40 persen. Sementara di Malaysia cuma 3 persen," lanjut dia.

Menurutnya, hal ini memang jarang mendapat perhatian dari pemerintah sebelumnya hingga membuat sektor perikanan Indonesia tidak bisa maju.

"Ini hal yang kecil tetapi sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Kenapa tidak ada yang investasi di sini?, karena lebih baik mencuri dari pada resmi karena terlalu banyak cost," tegas dia.

Untuk itu ke depannya, Susi akan meminta kepada pemerintah daerah untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan pungutan-pungutan yang ada sehingga sektor perikanan di dalam negeri tumbuh dan bersaing.

"Kita akan minta semua pemda menghilangkan pungutan. Bayangkan ikan impor masuk ke Indonesia tidak kena pajak. Tapi ikan dari Cilacap ke Jakarta kena 10 persen," tandas dia. (Dny/Nrm)

AWAL KEBANGKITAN AGRIBISNIS di POLITEKNIK KELAUTAN dan PERIKANAN SIDOARJO

Januari 2015 merupakan bulan dan tahun KERAMAT bagi taruna-taruni AGRIBISNIS Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Oh yah, benarkah ada Januari KERAMAT di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, apa itu…??? Yah… hal inilah yang masih selalu jadi pertanyaan besar dan penasaran bagi siapa saja,yang mendengarnya. Anda pasti masih penasaran, benarkah …???

Jawabnya adalah karena pada bulan Januari 2015 telah lahir Prodi AGRIBISNIS PERIKANAN di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo setelah dengan resmi  disampaikannya Tata Kerja dan Struktur Organisasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo oleh Lembaga Politeknik Kelauatan dan Perikanan Sidoarjo. Penyampaian tata kerja dan struktur organisasi ini telah menjadi tonggak awal kebangkitan AGRIBISNIS sekaligus sebagai awal bangkitnya semangat Angkatan Pertama bagi Prodi AGRIBISNIS PERIKANAN di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo.

Benar saja, sejak saat ini pulalah pembangunan Kelautan dan Perikanan bidang AGRIBISNIS akan menjadi bagian dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo yang diarahkan pada tersedianya tenaga-tenaga professional, berkinerja tinggi, inovatif, berjiwa wirausaha dan bahari, berwawasan lingkungan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang AGRIBISNIS PERIKANAN.

Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo sebagai salah satu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Kedinasan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang profesional guna memenuhi kebutuhan tenaga ahli di bidang Kelautan dan Perikanan khususnya AGRIBISNIS PERIKANAN.

Lalu apakah yang telah dilakukan oleh taruna-taruni AGRIBISNIS di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo pada awal kebangkitannya…??? Mereka telah melakukan gebrakan pertamanya dengan cara melakukan bersih-bersih ruang Workshop Agribisnis Perikanan untuk mempersiapkan ruang prakteknya.

Semoga antuasias para taruna-taruni Agribisnis Perikanan benar-benar akan menjadi awal yang baik bagi Kebangkitan AGRIBISNIS di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Amin,. Jayalah AGRIBISNIS, Jayalah Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo.  ACTION… ACTION… ACTION… (R. Sugeng Rahardjo).

Pusat Studi Mangrove (TambaK Alas) Politeknik KP Sidoarjo di Pulokerto

PASURUAN. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan Suseno Sukoyono menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan Pusat Studi Mangrove di Desa Pulokerto, Kabupaten Pasuruan melalui Gerakan Konservasi guna meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan sebagai salah satu penopang pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Khususnya dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan.

"Pengembangan SDM ini dirasa sangat penting karena mengelola sumberdaya alam kelautan dan perikanan pada hakekatnya adalah mengelola SDM-nya. Apalagi, guna menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015," ujarnya, di Pusat Studi Mangrove di Pasuruan, Jatim, Rabu.

Ia menjelaskan, Pusat Studi Mangrove yang merupakan tempat penyelenggaraan acara ini berlokasi di Stasiun Lapangan Praktik, di Desa Pulokerto, Kecamatan Kraton, Pasuruan memiliki luas 22,5 hektar lebih. Jarak dari Kota Surabaya 66 kilometer dan dari kota Pasuruan hanya delapan kilometer.

"Walau diresmikan pada Juli lalu oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, penanaman mangrove sudah dilakukan sejak 2006. Secara total telah tertanam kurang lebih sebanyak 100.000 batang mangrove dengan delapan jenis dominan dan lebih dari 10 jenis mangrove minor yang tumbuh secara alami," ucapnya.

Mangrove tersebut, tambah dia, telah mencapai umur tiga hingga tujuh tahun dengan ketinggian berkisar dua hingga enam meter. Vegetasi mangrove tumbuh dengan baik dan tersebar di kawasan penyangga (di luar petakan tambak) seluas delapan hektar dan di tambak berupa tambak mangrove seluas empat hektar.

"Di samping itu mangrove tumbuh di pematang tambak seluas empat hektar dan sungai/saluran air sepanjang 1.100 meter," tuturnya.

Pada kesempatan sama, Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) Sidoarjo, Endang Suhaedy menyatakan, alasan pengembangan Mangrove saat ini dikarenakan isu pemanasan global, kian naiknya permukaan air laut, dan memperbaiki kualitas lingkungan di kawasan pesisir. Di sisi lain, mampu mengantisipasi terjadinya bencana tsunami.

"Untuk itu, Gerakan Konservasi ini perlu dilakukan seperti menanam Mangrove di saluran tambak. Misalnya jenis Mangrove Rhizophora sp yang ditanam di saluran tambak dan kawasan penyangga, dan tambak silvofishery (Wana Mina)," ujarnya.

Ia mengemukakan, melalui model Tambak Mangrove yang dikembangkan Politeknik KP Sidoarjo diyakini terjadi keseimbangan antara lingkungan dan nilai ekonomi. Kini Tambak Mangrove yang dikembangkannya diberi nama Tambak Alas oleh Kepala Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP), Suseno Sukoyono.

"Dengan tambak yang memiliki arti nama tambak masyarakat, sekarang warga di Pasuruan tidak hanya bisa menanam Mangrove melainkan memelihara Udang Windu, Ikan Bandeng, Rumput Laut, dan Kepiting Soka. Bahkan, pada usia tiga hingga empat bulan Udang Windu sudah bisa dipanen," katanya.

Selain itu, lanjut dia, Ikan Bandeng dapat dipanen pada usia empat hingga enam bulan. Berikutnya Rumput Laut yang dikembangkan di Pusat Studi Mangrove tersebut setelah diteliti memiliki mutu kandungan karaginan sangat tinggi. Sementara, melalui budi daya Kepiting Soka di daerah sama maka mampu mencatatkan produksi antara 25-40 kilogram per hari.

"Pengembangan Kepiting Soka di sini juga mempunyai tingkat produktivitas sangat tinggi atau mencapai 1.000 keranjang per setengah hektar," tukasnya.

KPK: Menteri Susi Harus Diberi Ruang untuk Berantas Illegal Fishing

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti 'curhat' kepada pimpinan KPK terkait beberapa kendala dalam menuntaskan illegal fishing. Mendengar keluh kesah itu, Ketua KPK Abraham Samad berpendapat Menteri Susi harus diberi ruang yang luas untuk memberantas illegal fishing. Jangan lagi ada pihak-pihak yang coba menghalangi.

"Saya ingin menegaskan telah melakukan rapat koordinasi laut dan perikanan. Ada beberapa poin yang digarisbawahi bahwa ternyata Kementerian Kelautan dan Perikanan punya konsentrasi kuat untuk keamanan menegakkan pelanggaran-pelanggaran. Tapi sayangnya dari hasil pengamatan KPK ada beberapa misalnya kementerian atau institusi tidak terlalu memberikan ruang atau dukungan yang kuat terhadap konsentrasi terhadap untuk menyelamatkan laut dan perikanan kita‎," kata Abraham Samad di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2014).

Samad berharap Menteri Susi bisa dapat dukungan penuh dari TNI dan Polri karena yang berwenang untuk menindak dan menenggelamkan kapal pencuri ikan adalah TNI dan Polri. Hal ini perlu adanya dukungan beberapa pihak untuk selalu berkoordinasi agar kegiatan mulia ini dapat terlaksana dengan baik. 

"Saya ingin menegaskan bahwa pihak yang terkait dalam komitmen bersama untuk segera merealisasikan penyelamatan sumber daya alam, konkretnya pihak-pihak terkait TNI dan kepolisian harus memberi dukungan kuat, memberikan support kuat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera berkonsentrasi menyelamatkan laut kita dan perikanan kita," jelas Samad.

Soal penindakan kapal pencuri ikan, Ketua KPK berharap prosesnya bisa dipercepat. Sebisa mungkin, proses hukum untuk menindak kapal pencuri ikan dilakukan dengan cepat dan tidak berbelit-belit.

"‎Terpenting haruslah dijauhi hal-hal yang sifatnya sangat birokratis dan berbelit-belit dan terpenting adalah di lapangan harus segera dilakukan tindakan konkret. Saya pikir untuk sementara itu KPK memberi dukungan kuat, kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera melakukan langkah konkret untuk menyelamatkan sumber daya alam laut‎," tegas Samad.

Donor Darah Wujud Penanaman Jiwa Sosial Taruna Poltek KP Sidoarjo

• 
• 

Kegiatan donor darah di Politeknik KP Sidoarjo telah dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu, hal ini merupakan bentuk kepedulian kita kepada orang lain, karena kita hidup di dunia ini tidak dapat hidup sendiri tetapi ada bantuan dari orang lain. oleh karena itu, donor darah adalah salah cara membantu kepada orang lain.  Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan   Sidoarjo selain ditanamkan jiwa disiplin namun juga ditanamkan jiwa social. Hal ini tercermin dari antusiasme seluruh Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dalam kegiatan donor darah pada hari Sabtu 29 November 2014. Dengan diadakannya kegiatan ini, taruna diajarkan untuk peduli terhadap sesama dengan mendonorkan darahnya bagi orang yang membutuhkan. 

Selain taruna,kegiatan donor darah juga diikuti oleh dosen dan pegawai. Kegiatan rutin yang menjadi program kerja Senat Taruna sie kesehatan ini dimeriahkan oleh live musik akustik yang dimainkan oleh taruna. Suasana membuat peserta dan petugas donor darah menjadi tidak kaku seperti halnya pada kegiatan donor darah pada umumnya.

Tugas Kuliah Bahasa Indonesia

Tugas Makalah Mata Kuliah "Bahasa Indonesia" 

Semester Genap Tahun Ajaran 2014/2015

I. Tugas:
    Buatlah makalah secara kelompok dengan tema "Bahasa Indonesia dalam                         perkembangan dan kedudukannya dalam pergaulan kebudayaan dunia".

II. Keterangan:
    1. Setiap kelompok beranggotakan maksimal 7 taruna/i

    2. Tugas diketik rapi:
        a. pada kertas ukuran A4
        b. menggunakan huruf Arial ukuran 12
        c. menggunakan spasi 1,5

    3. Tugas makalah/ paper disusun dengan menggunakan sistematika penulisan:

        Bab I: Pendahuluan (terdiri dari latar belakang masalah dan permasalahan)
        Bab II: Pembahasan
        Kessimpulan
        DAFTAR PUSTAKA

    4. Tugas dikumpulkan dalam bentuk cetak dan file. Dalam bentuk file, tugas 

        makalah dikirimkan ke zoogank_aps@yahoo.co.id.             

        Tugas, baik dalam bentuk cetak ataupun file, paling lambat dikumpulkan 

        pada saat Ujian Tengah Semester (UTS).

Jenis Makanan Alami | Plankton

Makanan alami adalah makanan yang tumbuh sendiri di tempat pemeliharaan ikan yang bersangkutan. Makanan alami ditumbuhkan bersamaan dengan pemeliharaan ikan sistem ekstensif, yaitu pemeliharaan ikan yang menggunakan lahan yang luas dengan padat penebaran rendah.

Jenis makanan alami dapat berupa bahan nabati maupun hewani, tergantung pada jenis ikan yang dipelihara. Jenis-jenisnya dapat berupa plankton (fitoplankton dan zooplankton), alga filamen 0umut), alga dasar (kelekap), detritus campur bakteri dan cendawan, organisme bentos, tanaman air submersum (tumbuhan di dalam air), tanaman air yang mengapung (Neuston dan Pleuston), serta binatang-binatang nekton.

Makanan alami diperoleh dari pengambilan di alam, tetapi beberapa di antaranya dapat diperbanyak melalui kultur makanan alami. Pengulturan makanan alami dapat dilakukan dengan membibitkan jenis yang tersedia maupun membibitkan langsung dari alam. Untuk mendapatkan makanan alami yang kontinu, pembudidaya harus melakukan kultur sendiri dengan cara memurnikan bibitnya dari media pengulturan.

Selain organisme yang dijadikan makanan alami, artikel ini juga akan diulas mengenai cara memurnikan plankton dan cara budi daya fitoplankton serta zooplankton.

Makanan alami ikan terdiri dari organisme renik berukuran mikro (kecil) dan organisme makro yang sangat jelas bila dilihat secara kasat mata. Organisme renik dapat terlihat jelas jika dilihat dengan menggunakan alat bantu, seperti mikroskop dan lup (suryakanta). Berikut ini beberapa jenis organisme yang menjadi makanan alami ikan.